SALSABILA, SALSABILA and Soemarmi, Amiek and Indarja, Indarja (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK DALAM MELAKSANAKAN FASILITASI KELOMPOK NELAYAN DI DESA BABALAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK. _041 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text SALSABILA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text SALSABILA_ABSTRAK.pdf Download (101kB)
	Text SALSABILA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text SALSABILA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text SALSABILA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB)
	Text SALSABILA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (31kB)
	Text SALSABILA_DAFPUS.pdf Download (158kB)
	Text SALSABILA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)

Abstract

Kabupaten Demak merupakan kabupaten yang terletak di sebelah utara Laut Jawa. Hal ini yang membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor unggulan Kabupaten Demak. Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang cukup prospektif, khususnya untuk pengembangan dibidang perikanan, budidaya hasil laut. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan otonomi daerah dimana setiap daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri. Kabupaten Demak sebagai daerah otonom yang dekat dengan daerah pesisir yang didominasi oleh masyarakat nelayan sudah seharusnya mengatur kepentingan rumah tangganya sendiri dan mengelola sumberdaya- sumberdaya yang ada di wilayahnya termasuk dalam pemberdayaan nelayan. Hal itu terwujud melalui peraturan Bupati Demak No. 56 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, dimana sejauh ini pemerintah daerah telah mencoba untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu mencapai kesejahteraan bagi masyarakat khusus dalam hal ini bagi mereka para nelayan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian perundang-undangan (Statue Approach). Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dengan cara melakukan wawancara kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan data sekunder berupa bahan- bahan pustaka hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana hasil dari analisis disajikan secara deskriptif.
Tujuan dilakukannya penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan fasilitasi dan pendampingan kelompok nelayan bersamoleh Dinas Perikanan Kabupaten Demak serta mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya sehingga bisa mendapatkan saran serta solusi dalam menghadapinya. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian penulisan hukum ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam memfasilitasi kelompok nelayan sudah cukup baik. Faktor-faktor yang menghambat dari upaya pemenhan fasilitas nelayan adalah kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dari dinas untuk melayani sekitar 17.000 nelayan di Kabupaten Demak, kurangnya partisipasi aktif dari para kelompok nelayannya sendiri mengenai regulasi yang ada. Saran dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kelompok nelayan diperlukan kerjasama yang baik antar Dinas/instansi terkait dengan kelompok nelayannya sendiri. Kemudian kelompok nelayan juga harus berperan aktif dalam memahami regulasi yang ada agar upaya dari dinas dapat berjalan maksimal.
Kata Kunci : Fasilitas Kelompok Nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Demak.

Actions (login required)

View Item