MAHARANI, DAVINA ADHELYA and Njatrijani, Rinitami and Sutrisno, Putri Ayu (2026) Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyimpangan Transaksi Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst). _165 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Davina Adhelya Maharani-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Davina Adhelya Maharani-abstrak.pdf Download (149kB)
	Text Davina Adhelya Maharani-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text Davina Adhelya Maharani-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text Davina Adhelya Maharani-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB)
	Text Davina Adhelya Maharani-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text Davina Adhelya Maharani-dapus.pdf Download (151kB)
	Text Davina Adhelya Maharani-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)

Abstract

Perkembangan transaksi online berlangsung secara pesat di Indonesia menimbulkan konsekuensi meningkatnya potensi terjadinya penyimpangan yang merugikan konsumen, sebagaimana tercermin dalam kasus penjualan tiket konser Coldplay yang menjadi objek penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No. 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menghadapi penyimpangan transaksi online berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktiknya di masyarakat, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan non-doktrinal yang
menggabungkan aspek yuridis normatif dan empiris, didukung dengan data primer berupa wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian,
implementasinya belum terlaksana secara optimal karena dalam realitasnya konsumen masih mengalami kerugian dan menghadapi kendala saat menempuh upaya hukum. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah tepat dalam menetapkan adanya wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun belum sepenuhnya mengaitkannya dengan prinsip-prinsip
perlindungan konsumen, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum
mencerminkan perlindungan hukum konsumen yang komprehensif.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi Online, Wanprestasi,
Pertimbangan Hukum Hakim, Penyimpangan Transaksi Online.

Actions (login required)

View Item