SURYA, WILY PRAJNA and Silviana, Ana and Triyono, Triyono (2026) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH KAS DESA YANG DIKUASAI OLEH WARGA MASYARAKAT SECARA MELAWAN HUKUM (Studi Tanah Kas Desa Pagergunung, Pringsurat, Kabupaten Temanggung). _012 Agraria 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WILY PRAJNA SURYA-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text WILY PRAJNA SURYA-abstrak.pdf Download (208kB)
	Text WILY PRAJNA SURYA-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text WILY PRAJNA SURYA-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	Text WILY PRAJNA SURYA-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB)
	Text WILY PRAJNA SURYA-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text WILY PRAJNA SURYA-dapus.pdf Download (374kB)
	Text WILY PRAJNA SURYA-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)

Abstract

Tanah merupakan objek penguasaan negara yang dijamin oleh konstitusi dan diatur dalam peraturan turunannya, termasuk terkait pengelolaan dan pemanfaatannya untuk menghadirkan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Meskipun demikian, fenomena hukum terjadi di wilayah Desa Pagergunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung yang menjadikan tanah kas desa sebagai hak milik perseorangan warga yang mana bertentangan dengan hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penguasaan tanah kas desa, upaya hukum dari pemerintah desa, dan bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriftif analitis yang diolah dengan berdasarkan pada data primer berupa hasil wawancara, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, doktrin, jurnal, dan artikel hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa adalah karena perbedaan penafsiran alas hak kepemilikan tanah kas desa oleh masyarakat dengan pihak desa. Berkaitan dengan itu, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah didahului dengan mediasi kemudian gugatan perdata dan tuntutan pidana. Lebih lanjut, perlindungan hukum atas objek sengketa telah diberikan yaitu secara preventif dalam bentuk penerbitan sertipikat tanah, sedangkan secara represif dapat di lakukan dengan menempuh upaya hukum.
Simpulan dari penelitian ini didapati adanya faktor utama penyebab
sengketa adalah karena lemahnya bukti kepemilikan yang didasarkan pada alas hak yang tidak sah, maka upaya hukum seperti mediasi, pengajuan gugatan perdata dan tuntutan pidana serta upaya administrasi pertanahan merupakan perlindungan hukum konkret yang harus dilakukan.
Kata Kunci : Tanah Kas Desa, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum.

Actions (login required)

View Item