RAMADHAN NST, MHD WALID and Rochaeti, Nur and Purwoto, Purwoto (2021) PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL (Studi Kasus : Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Mdl). _027 PDN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text MHD WALID RAMADHAN NST_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text MHD WALID RAMADHAN NST_ABSTRAK.pdf Download (97kB)
	Text MHD WALID RAMADHAN NST_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text MHD WALID RAMADHAN NST_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text MHD WALID RAMADHAN NST_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text MHD WALID RAMADHAN NST_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text MHD WALID RAMADHAN NST_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB)
	Text MHD WALID RAMADHAN NST_DAFPUS.pdf Download (215kB)

Abstract

Data Badan Pusat Statistik Kriminal Tahun 2020 Polda Sumut peringkat kedua memiliki jumlah kejahatan terhadap nyawa yakni, 104 kejadian. PN Mandailing Natal Tahun 2011-2021 telah memutus 28 perkara kejahatan terhadap nyawa, 8 putusan merupakan tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana sebagai bukti nyata bahwa kebijakan hukum pidana benar dilaksanakan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum yang ada. Rumusan masalah penelitian adalah, Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana saat ini dan Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan KUHP pada Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Mdl.
Metode pendekatan penelitian adalah metode yuridis empiris, yaitu, penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Hasil penelitian adalah, Pasal 340 KUHP menjadi kebijakan hukum bagi penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana, tetapi sanksi Pidana mati sudah tidak tepat untuk diterapkan, karena termasuk teori pembalasan yang tidak ada manfaat dari adanya sanksi tersebut.Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana PN Mandailing Natal sesuai dengan Penal Policy yang berlaku, penjatuhan sanksi yang diterapkan sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori relatif menekankan pada isolasi penjahat dengan usaha perbaikan si pelaku.
Simpulan penelitian adalah, Pasal 340 KUHP sebagai kebijakan hukum untuk tindak pidana pembunuhan berencana, meskipun sanksi pidana mati tidak menimbulkan manfaat, PN Mandailing Natal menerapkan sanksi Penal, dan tidak menerapkan sanksi Non Penal dan sanksi pidana yang dijatuhkan termasuk penerapan Teori Relatif
Kata kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana, Mandailing Natal.

Actions (login required)

View Item