PUTRI, MELSA ALISIA and Ispriyarso, Budi and Juliani, Henny (2026) IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KENDAL. _056 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MELSA ALISIA PUTRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (744kB)
	Text MELSA ALISIA PUTRI_ABSTRAK.pdf Download (192kB)
	Text MELSA ALISIA PUTRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	Text MELSA ALISIA PUTRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text MELSA ALISIA PUTRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	Text MELSA ALISIA PUTRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text MELSA ALISIA PUTRI_DAFPUS.pdf Download (272kB)
	Text MELSA ALISIA PUTRI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) termasuk salah satu jenis pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kendal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membawa perubahan kebijakan pemungutan PBB-P2 terkait besaran NJKP dan penyesuaian tarif yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur besaran NJKP serta menetapkan tarif PBB-P2 sama dengan Perda sebelumnya kecuali bagi lahan produksi pangan dan ternak yang ditetapkan lebih rendah sesuai ketentuan UU HKPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemungutan PBB-P2 pasca berlakunya UU HKPD dan kontribusinya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Kendal serta hambatan yang timbul dan solusi yang dilakukan dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kendal.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna memperoleh hasil dan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai konsekuensi berlakunya UU HKPD belum berjalan optimal yang tercermin dalam realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2024 yang belum memenuhi target dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya serta tingkat efektivitas pemungutan atas jumlah desa lunas PBB-P2 yang belum efektif dan cenderung menurun. Terdapat berbagai hambatan seperti tarif baru khusus lahan produksi pangan dan ternak yang ditetapkan lebih rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, objek pajak baru dan potensial belum dinilai PBBnya, tunggakan PBB-P2 cukup besar, adanya kebijakan pemberian intensif PBB-P2 bagi investor, serta kebijakan pengurangan PBB-P2 bagi masyarakat terdampak banjir rob. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Bapenda melakukan berbagai upaya strategi sebagai solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pemungutan PBB-P2 sehingga pada tahun 2025 realisasi penerimaan PBB-2 meningkat dari tahun sebelumnya dan memenuhi target yang ditetapkan serta memberikan kontribusi sebesar 8,15% terhadap PAD Kabupaten Kendal.
Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), UU HKPD, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Actions (login required)

View Item