WIDIHARYANTO, MUHAMMAD GIBRAN and Astuti, A.M. Endah Sri and Effendy, Feri Satria Wicaksana (2026) ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-ANAK/2021/PN.SMG. _023 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD GIBRAN WIDIHARYANTO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	Text MUHAMMAD GIBRAN WIDIHARYANTO_ABSTRAK.pdf Download (44kB)
	Text MUHAMMAD GIBRAN WIDIHARYANTO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text MUHAMMAD GIBRAN WIDIHARYANTO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text MUHAMMAD GIBRAN WIDIHARYANTO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text MUHAMMAD GIBRAN WIDIHARYANTO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	Text MUHAMMAD GIBRAN WIDIHARYANTO_DAFPUS.pdf Download (197kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Semarang. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia serta adanya kesenjangan antara ketentuan normatif diversi dalam UU SPPA dengan praktik peradilan yang menuntut pendekatan lebih kontekstual dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Penelitian ini merumuskan dua permasalahan: bagaimana implementasi kebijakan pemidanaan dalam putusan tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi tindakan ditinjau dari asas proporsionalitas.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus dan analisis data kualitatif, bersumber pada UU SPPA, UU Perlindungan Anak, KUHP Nasional, PP No. 58 Tahun 2022, The Beijing Rules, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemidanaan telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Seluruh unsur Pasal 76I jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 terbukti terpenuhi. Diversi tidak dapat ditempuh karena ancaman pidana melebihi tujuh tahun sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Hakim menjatuhkan tindakan perawatan satu tahun dan pelatihan kerja enam bulan di BRSAMPK Antasena Magelang, yang telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 82 UU SPPA. Sanksi rehabilitatif yang dipilih hakim secara prinsip sejalan dengan Pasal 70 KUHP Nasional dan dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 53 KUHP Nasional yang mewajibkan hakim mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Namun, terdapat kelemahan signifikan berupa tidak di eksplorasinya kondisi psikologis, latar belakang keluarga, dan riwayat sosial ABH secara memadai dalam pertimbangan hakim, sehingga putusan tampak mekanis dan kurang mencerminkan individualisasi pemidanaan yang sesungguhnya.
Kata Kunci: Pemidanaan Anak, Eksploitasi Seksual Anak, Asas Proporsionalitas, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif

Actions (login required)

View Item