ALIKA, SASKIA SALMA and Prananingtyas, Paramita and Njatrijani, Rinitami (2026) ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN. _114 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SASKIA SALMA ALIKA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (556kB)
	Text SASKIA SALMA ALIKA_ABSTRAK.pdf Download (168kB)
	Text SASKIA SALMA ALIKA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text SASKIA SALMA ALIKA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text SASKIA SALMA ALIKA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	Text SASKIA SALMA ALIKA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text SASKIA SALMA ALIKA_DAFPUS.pdf Download (221kB)

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan transaksi jual beli berbasis kecerdasan buatan dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum dan tanggung jawab bisnis para pihak serta perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut. Permasalahan yang diangkat meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab bisnis para pihak serta bentuk dan kendala perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis kecerdasan buatan. Penggunaan kecerdasan buatan dalam perdagangan elektronik menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan transaksi dan perlindungan hak konsumen akibat sistem otomatis.
Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif berspesifikasi deskriptif analitis melalui kajian bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur serta jurnal ilmiah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang melibatkan kecerdasan buatan tetap sah secara hukum selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, sebab kecerdasan buatan berfungsi sebagai agen elektronik yang bertindak atas nama pelaku usaha, bukan sebagai pihak mandiri. Apabila terjadi kerugian, pelaku usahalah yang menanggung tanggung jawab berdasarkan teori strict liability dan vicarious liability melalui doktrin apparent authority. Namun perlindungan konsumen masih lemah akibat absennya regulasi khusus, sulitnya pembuktian, dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penerapan Online Dispute Resolution menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.
Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Hukum

Actions (login required)

View Item