DHARMOPUTRO, MOSES ABELARD and Trihastuti, Nanik and Samekto, F.X. Adji (2026) TANGGUNG JAWAB NEGARA SIRKUMPOLAR UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUKU INUIT DARI PERUBAHAN IKLIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN IKLIM. _029 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MOSES ABELARD DHARMOPUTRO_C0VER.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text MOSES ABELARD DHARMOPUTRO_ABSTRAK.pdf Download (329kB)
	Text MOSES ABELARD DHARMOPUTRO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	Text MOSES ABELARD DHARMOPUTRO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (578kB)
	Text MOSES ABELARD DHARMOPUTRO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (827kB)
	Text MOSES ABELARD DHARMOPUTRO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text MOSES ABELARD DHARMOPUTRO_DAFPUS.pdf Download (321kB)

Abstract

Perubahan iklim di Arktik memicu krisis lingkungan global yang berdampak asimetris pada suku Inuit. Dari delapan negara sirkumpolar, penelitian ini memfokuskan pada empat negara dengan yurisdiksi langsung atas wilayah Inuit (Amerika Serikat, Kanada, Denmark, dan Rusia) yang memikul tanggung jawab utama. Rezim hukum internasional didominasi soft law dengan kepatuhan non-punitif, sehingga gagal memberikan perlindungan efektif bagi Inuit.
Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi perubahan iklim Arktik sebagai transboundary environmental harm dan menganalisis bentuk tanggung jawab negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis instrumen seperti UNFCCC, Paris Agreement, dan Advisory Opinion ICJ 2025.
Hasil penelitian menegaskan bahwa perubahan iklim Arktik memenuhi unsur transboundary environmental harm, yang menimbulkan kewajiban due diligence yang particularly stringent. Tingkat kepatuhan negara asimetris: Denmark paling progresif melalui ratifikasi ILO 169, sementara AS dan Rusia menunjukkan ketidakpatuhan sistemik. Mekanisme loss and damage terbukti non-punitif dan belum efektif memberikan reparasi, terutama karena Inuit tidak memiliki akses langsung ke pendanaan.
Penelitian menyimpulkan bahwa mewujudkan climate justice memerlukan rekonstruksi tanggung jawab negara. Namun, karena reformasi hukum internasional berlangsung lambat, solusi paling realistis dan mendesak adalah kompensasi iklim melalui akses langsung Inuit ke Loss and Damage Fund, pengakuan kontribusi negara sebagai tanggung jawab historis berdasarkan CBDR, dan integrasi pengetahuan tradisional Inuit (Inuit Qaujimajatuqangit) dalam atribusi ilmiah. Langkah ini merupakan jembatan konkret untuk memberikan perlindungan hukum nyata bagi Inuit di tengah krisis saat ini, tanpa menunggu rezim liability internasional yang sempurna di masa depan.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Suku Inuit, Climate Justice

Actions (login required)

View Item