KUSNANTO, ANDI and Juliani, Henny and Sa’adah, Nabitatus (2021) TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN MASYARAKAT DI DESA KLUWIH KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG. _021 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text ANDI KUSNANTO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (502kB)
	Text ANDI KUSNANTO_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text ANDI KUSNANTO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text ANDI KUSNANTO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text ANDI KUSNANTO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text ANDI KUSNANTO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text ANDI KUSNANTO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
	Text ANDI KUSNANTO_DAFPUS.pdf Download (80kB)

Abstract

Desa atau kelurahan menjadi organisasi pemerintahan yang paling rendah dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Desa berada di garis depan dan merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Sebagai perwujudan demokrasi maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mewakili masyarakat di dalam pemerintahan desa dimana BPD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi aspirasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi tersebut sangat penting untuk dilaksanakan oleh BPD. Penelitian ini bermaksud mengkaji pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang sebagai lembaga perwakilan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 3 pihak, yaitu Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan masyarakat Desa Kluwih, melalui observasi dan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku, dan literatur lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi sudah melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan secara prosedur. Namun, terdapat hambatan terutama minimnya pengetahuan BPD dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, selain itu, masih banyak kepentingan masyarakat yang belum dibuatkan payung hukumnya oleh BPD. Kemudian pada fungsi aspirasi, proses penyaluran aspirasi sebenarnya sudah sesuai peraturan, namun menurut masyarakat BPD kurang pro aktif dalam menggali aspirasi, selain itu juga terhambat oleh banyaknya jumlah penduduk di Desa Kluwih. Fungsi ketiga, yaitu fungsi pengawasan, pada fungsi ini BPD hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan tahunan, namun jika dilihat dari beberapa aspek, BPD belum maksimal dalam melakukan pengawasan, khususnya pengawasan rutin secara langsung dan nyata terhadap kinerja pemerintah desa. Keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya dipengaruhi oleh beberapa hambatan, antara lain kurangnya partisipasi masyarakat, tidak adanya pelatihan teknis, minimnya sarana dan prasarana BPD, serta kurangnya integritas dan etos kerja BPD itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi tersebut, khususnya dengan cara mengadakan bimbingan teknis untuk BPD, dan aktif bersosialisasi kepada masyarakat mengingat kondisi SDM masyarakat Desa Kluwih yang belum begitu baik.
Kata Kunci: Fungsi BPD, Lembaga Perwakilan Masyarakat, Desa Kluwih

Actions (login required)

View Item