RAHMAWATI, DWI SETYA and Silviana, Ana and Triyono, Triyono (2021) PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH EX EIGENDOM VERPONDING DI KABUPATEN BANYUWANGI (Perspektif Hukum Tanah Nasional Dalam Kasus Hj. Halimah Banyuwangi). _079 Perdata 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text DWI SETYA RAHMAWATI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)
	Text DWI SETYA RAHMAWATI_ABSTRAK.pdf Download (89kB)
	Text DWI SETYA RAHMAWATI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text DWI SETYA RAHMAWATI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text DWI SETYA RAHMAWATI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text DWI SETYA RAHMAWATI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text DWI SETYA RAHMAWATI_DAFPUS.pdf Download (174kB)

Abstract

Kepemilikan tanah di dalam Negara Indonesia ini pada dasarnya harus memiliki alas hak yang sah baik bukti yang dimiliki pada saat zaman dahulu maupun sekarang. Salah satunya yaitu hak atas tanah ex eigendom verponding.Eigendom verponding merupakan salah satu hak milik atas tanah pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia yang menyatakan kepemilikan seseorang atas sebidang tanah disebut juga sebagai hak barat. Hj. Halimah merupakan salah satu orang yang mengklaim memiliki tanah dengan beberapa bukti kepemilikan eigendom verponding yaitu eigendom verponding Nomor 1331, Nomor 1380, Nomor 407 dan 1142, serta Nomor 1147, 1148 dan 1149, dengan luas keseluruhan mencapai 898.815 hektar sementara Kabupaten Banyuwangi sendiri luasnya hanya 578.200 hektar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status bukti hak eigendom verponding yang dimiliki oleh Hj. Halimah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian atas sengketa tanah bekas eigendom verponding milik Hj. Halimah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana penulis mengkaji permasalahan yang terjadi di lapangan dan membandingkannya pada pemikiran-pemikiran hukum, serta peraturan hukum yang berlaku terkait permasalahan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status bukti hak eigendom
verponding yang dimiliki Hj. Halimah setelah berlakunya UUPA sudah tidak berlaku. Hal ini didasarkan pada keluarnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dalam Pasal 95 ayat (1) yang menyatakan alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai
langsung oleh negara. Pada penyelesaian sengketa tanah ex eigendom verponding milik Hj. Halimah dengan para pemangku kepentingan tidak menghasilkan kesepakatan, karena Hj. Halimah masih mengedepankan penyelesaian secara non litigasi.
Perkembangan mengenai kasus kepemilikan ex eigendom verponding milik Hj. Halimah sampai saat ini belum terselesaikan, dikarenakan pihak dari pemangku kepentingan meminta pembuktian secara litigasi terkait klaim atas kepemilikan tanah tersebut, sedangkan dari pihak Hj. Halimah sendiri masih tetap
mengedepankan pendekatan non litigasi dalam penyelesaian sengketa ini .
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Hak Atas Tanah, Ex Eigendom
Verponding

Actions (login required)

View Item