PANGGABEAN, GOLDWIN BIRU DIMAS and Abdulrahman, Wahid (2026) DAMPAK PARKIR BERLANGGANAN BARCODE DI KOTA MEDAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text GOLDWIN BIRU D. P._14010122140155_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text GOLDWIN BIRU D. P._14010122140155_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text GOLDWIN BIRU D. P._14010122140155_BAB 2.pdf Download (3MB)
	Text GOLDWIN BIRU D. P._14010122140155_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text GOLDWIN BIRU D. P._14010122140155_BAB 4.pdf - Submitted Version Download (75kB)
	Text GOLDWIN BIRU D. P._14010122140155_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (91kB)
	Text GOLDWIN BIRU D. P._14010122140155_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak implementasi kebijakan parkir berlangganan
berbasis barcode di Kota Medan yang diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor
26 Tahun 2024 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2024. Menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara
mendalam dengan informan dari Dinas Perhubungan Kota Medan, pengguna jalan
(pemilik kendaraan roda dua dan roda empat), serta juru parkir di ruas-ruas jalan
yang menerapkan sistem barcode. Data dianalisis menggunakan model interaktif
Miles, Huberman, dan Saldana serta diuji validitasnya melalui triangulasi sumber
dan teknik. Kerangka teori yang digunakan mengintegrasikan Teori Kebijakan
Publik (Van Meter & Van Horn, 1975), Teori Pelayanan Publik dengan dimensi
ServQual (Parasuraman dkk., 1988), serta konsep E-Government dan Sistem
Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak
ekonomi positif berupa penghematan biaya parkir tahunan sebesar 93–96 persen
serta berhasil menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 40–50
persen menjadi di bawah 10 persen, namun target PAD sebesar Rp150 miliar per
tahun belum tercapai dengan realisasi sekitar Rp90–100 miliar. Dari dimensi
psikologis, masyarakat merasakan kepastian biaya namun juga mengalami
kebingungan dan kekecewaan akibat dualisme sistem pembayaran (barcode vs
tunai) yang masih berlangsung, sementara dimensi sosial mengungkap resistensi
masyarakat terhadap teknologi digital, ketimpangan akses bagi kelompok lanjut
usia dan berpenghasilan rendah, serta menurunnya kepercayaan publik. Secara
operasional, implementasi menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur
(hanya 60 persen juru parkir yang memiliki alat pemindai), jangkauan wilayah yang
terbatas (baru 150 dari 656 ruas jalan), serta oknum juru parkir yang tetap
memungut tunai. Penelitian ini merekomendasikan percepatan distribusi alat
pemindai dan pelatihan juru parkir, penghapusan total dualisme sistem, perluasan
cakupan wilayah, intensifikasi sosialisasi inklusif, penguatan pengawasan dan
penegakan sanksi, serta pengembangan platform pembayaran terpadu. Penelitian
ini berkontribusi pada literatur manajemen publik urban dan memberikan masukan
strategis bagi penyempurnaan kebijakan parkir digital yang transparan dan berpihak
pada masyarakat.
Kata Kunci: Dampak kebijakan, parkir berlangganan, barcode, e-government,
Kota Medan
182 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item