Hayati, Lu'lu' Luthfiyyah and Lituhayu, Dyah (2026) IMPLEMENTASI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) BERDASARKAN PERDA KABUPATEN MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Lu'lu' Luthfiyyah Hayati_14020122130114_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lu'lu' Luthfiyyah Hayati_14020122130114_Bab 1.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Lu'lu' Luthfiyyah Hayati_14020122130114_Bab 2.pdf - Submitted Version Download (962kB)
	Text Lu'lu' Luthfiyyah Hayati_14020122130114_Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lu'lu' Luthfiyyah Hayati_14020122130114_Bab 4.pdf - Submitted Version Download (526kB)
	Text Lu'lu' Luthfiyyah Hayati_14020122130114_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (529kB)
	Text Lu'lu' Luthfiyyah Hayati_14020122130114_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ketahanan pangan nasional menghadapi ancaman akibat maraknya alih fungsi
lahan pertanian yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya
kebutuhan ruang untuk pembangunan. Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah
penghasil padi di Jawa Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai
respons atas ancaman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B) di Kabupaten Madiun berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020, serta
mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaannya.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengendalian alih fungsi LP2B di
Kabupaten Madiun belum terlaksana dengan baik, ditandai dengan masih terjadinya
alih fungsi LP2B secara ilegal. Faktor-faktor penghambat meliputi belum
tersedianya petunjuk teknis yang detail, sumber daya yang terbatas, sosialisasi
kepada masyarakat belum merata, penegakan hukum yang belum terlaksana sesuai
regulasi, dan rendahnya pengawasan terhadap LP2B. Dalam mengatasi hal tersebut
dapat dilakukan penyusunan petunjuk teknis yang jelas oleh Pemerintah Pusat,
peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pengembangan insentif
ekonomi dan strategi regenerasi petani, serta peningkatan pengawasan terhadap
LP2B dan pelaksana kebijakan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Alih Fungsi Lahan
178. Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item