Kolloh, Raynard Jeremias and Lituhayu, Dyah (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DI DKI JAKARTA. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Raynard Jeremias Kolloh_14020122130161_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text Raynard Jeremias Kolloh_14020122130161_Bab 1.pdf - Submitted Version Download (722kB)
	Text Raynard Jeremias Kolloh_14020122130161_Bab 2.pdf - Submitted Version Download (742kB)
	Text Raynard Jeremias Kolloh_14020122130161_Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Raynard Jeremias Kolloh_14020122130161_Bab 4.pdf - Submitted Version Download (248kB)
	Text Raynard Jeremias Kolloh_14020122130161_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (222kB)
	Text Raynard Jeremias Kolloh_14020122130161_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (746kB)

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sebuah ruang yang mampu membantu
menjaga kualitas udara dan iklim sekitar, menjadi area resapan, serta mewadahi
interaksi dan rekreasi masyarakat. Kepentingan eksistensi RTH direspons oleh
pemerintah melalui penetapan kebijakan terkait kewajiban luasan RTH sebesar 30%
dari luas wilayah perkotaan. DKI Jakarta pun turut menetapkan kebijakan tersebut
melalui Pergub Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau. Namun, fakta
lapangan menunjukkan luasan RTH di DKI Jakarta hanya mencapai 5,17% di tahun
2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 di DKI Jakarta, serta
mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Teori
implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn digunakan dalam penelitian ini
untuk meneliti faktor-faktor pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui
proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
target 30% luas RTH dari luas wilayah belum dapat tercapai akibat tingginya
pembangunan, kepadatan penduduk, dan keterbatasan lahan di DKI Jakarta. Aspek
pemeliharaan RTH juga belum mampu dioptimalkan oleh para aktor pelaksana, akibat
keterbatasan sumber daya serta rendahnya partisipasi sektor privat dan masyarakat.
Pemerintah harus mampu bertindak secara fleksibel dengan memfokuskan pemerataan
pengadaan RTH di DKI Jakarta secara bertahap. Memaksimalkan RTH mikro pada
skala kecil serta memperkuat pemberdayaan partisipasi sektor privat dan masyarakat
dapat membantu mempermudah penambahan RTH secara konsisten.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022, DKI Jakarta
180 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item