Nurullah, Azharani and Windiani, Reni (2026) KEPATUHAN MALAYSIA TERHADAP ASEAN CONSENSUS ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA DI SEKTOR DOMESTIK PERIODE 2017-2024. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Azharani Nurullah_14050122140132_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (669kB)
	Text Azharani Nurullah_14050122140132_BAB I.pdf - Submitted Version Download (437kB)
	Text Azharani Nurullah_14050122140132_BAB II.pdf - Submitted Version Download (5MB)
	Text Azharani Nurullah_14050122140132_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Azharani Nurullah_14050122140132_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (133kB)
	Text Azharani Nurullah_14050122140132_DAFPUS.pdf - Submitted Version Download (157kB)

Abstract

Pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik merupakan kelompok
rentan yang kerap menghadapi eksploitasi, kerja paksa, kekerasan berbasis gender,
dan lemahnya perlindungan hukum. Adopsi ASEAN Consensus on the Protection
and Promotion of the Rights of Migrant Workers tahun 2017 menjadi upaya
ASEAN memperkuat perlindungan pekerja migran, namun implementasinya di
Malaysia masih dipertanyakan.
Penelitian ini menganalisis kepatuhan Malaysia terhadap ASEAN
Consensus periode 2017–2024 menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif
dan teori kepatuhan Ronald B. Mitchell (2007) melalui dimensi output, outcome,
dan impact.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Malaysia bersifat good
faith non-compliance. Pada level output, reformasi seperti National Action Plan
on Forced Labour 2021–2025 dan Employment (Amendment) Act 2022
menunjukkan keselarasan normatif, tetapi pekerja domestik tetap dikecualikan dari
perlindungan utama dalam Employment Act 1955. Pada level outcome dan impact,
reformasi belum menghasilkan perubahan substantif, terlihat dari masih tingginya
praktik kerja paksa, pelanggaran hak istirahat, dan hambatan akses keadilan bagi
pekerja migran perempuan Indonesia.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pengecualian hukum terhadap pekerja
domestik, lemahnya penegakan hukum, dan sistem rekrutmen eksploitatif yang
memicu debt bondage.
Kata kunci: kepatuhan negara; ASEAN Consensus; pekerja migran perempuan;
pekerja domestik; Malaysia
98. Hubungan Internasional 2026

Actions (login required)

View Item