BASITH, RADHON FAYYADHSAYYA AL and Marlina, Neny (2026) ANALISIS KEGAGALAN INTERACTIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA RUANG TERBUKA PUBLIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DI KAWASAN PUNCAK BOGOR. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Radhon F. Albasith_14010122120015_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (730kB)
	Text Radhon F. Albasith_14010122120015_BAB I.pdf - Submitted Version Download (445kB)
	Text Radhon F. Albasith_14010122120015_BAB II.pdf - Submitted Version Download (820kB)
	Text Radhon F. Albasith_14010122120015_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Radhon F. Albasith_14010122120015_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (220kB)
	Text Radhon F. Albasith_14010122120015_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (215kB)
	Text Radhon F. Albasith_14010122120015_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tata kelola ruang terbuka publik merupakan tantangan serius bagi
pemerintah daerah, khususnya di Kawasan Puncak Bogor yang menghadapi
kesenjangan antara regulasi dan implementasi, lemahnya koordinasi antarperangkat
daerah, dan minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis
peta aktor dan relasinya serta mengidentifikasi kegagalan penerapan prinsip
interactive governance di Taman Simpang 4 Ciawi, Taman Kantor Kecamatan
Megamendung, dan Rest Area Gunung Mas. Metode kualitatif deskriptif digunakan
melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka dengan analisis model
Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah Interactive Governance oleh
Jan Kooiman (2003) yang mencakup lima dimensi, antara lain komunikasi,
koordinasi, negosiasi, kolaborasi, dan partisipasi.
Hasil penelitian menunjukkan ketiga lokasi memiliki ekosistem aktor
berbeda namun menghadapi permasalahan tata kelola serupa. Di Taman Simpang
4 Ciawi, DPKPP Kabupaten Bogor mendominasi pembangunan namun gagal
melibatkan PT. Jasamarga sebagai pemilik lahan sejak perencanaan, sehingga
taman ditutup dan tidak dapat diakses masyarakat. Di Taman Kantor Kecamatan
Megamendung, pengelolaan berjalan lebih baik berkat kejelasan status lahan,
namun serah terima tanpa dokumen formal membuat pengelolaan lanjutan
bergantung pada itikad baik kecamatan. Rest Area Gunung Mas paling kompleks
dengan sembilan aktor lintas tingkatan. Secara keseluruhan ditemukan komunikasi
hierarkis dan satu arah, koordinasi lintas dinas lemah, negosiasi reaktif
pascakonflik, dan kolaborasi terbatas pada hubungan kontraktual.
Penelitian ini menyimpulkan kegagalan tata kelola disebabkan tidak
berjalannya prinsip interactive governance, interaksi top-down, absennya
partisipasi formal sejak perencanaan, lemahnya koordinasi dengan pemilik lahan,
dan tidak adanya standar pengelolaan pascapembangunan. Kondisi ini
menghasilkan ruang publik yang secara fisik terbangun namun gagal berfungsi
optimal secara sosial, ekologis, dan ekonomi. Pemerinta Kabupaten Bogor perlu
membangun tata kelola inklusif, memperkuat koordinasi lintas dinas, dan
menetapkan standar pengelolaan pascapembangunan untuk mewujudkan ruang
terbuka publik yang berkelanjutan di Kawasan Puncak Bogor.
Kata Kunci: Interactive Governance, Ruang Terbuka Publik, Kawasan Puncak
Bogor, Tata Kelola Pemerintahan, Peta Aktor
146 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item