Abdurrafi, Muhammad Azhar and Supratiwi, Supratiwi (2026) EVALUASI KEBIJAKAN PELARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS: STUDI KASUS DI KOTA JAKARTA. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text JUDUL_muhammad azhar_14010122140126.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (795kB)
	Text BAB1_muhammad azhar_14010122140125.pdf - Submitted Version Download (551kB)
	Text BAB 2_Muhammad Azhar Gusti Abdurrafi_14010122140125.pdf - Submitted Version Download (333kB)
	Text BAB 3_muhammad azhar_14010122112015.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	Text BAB 4_muhammad azhar_14010122140125.pdf - Submitted Version Download (202kB)
	Text DAFPUS_Muhammad azhar_14010122140125.pdf - Submitted Version Download (266kB)
	Text Lampiran_Muhammad azhar_1401012214012.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Impor pakaian bekas yang diperjualbelikan melalui aktivitas thrifting berkembang
pesat di Kota Jakarta seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk
fesyen yang terjangkau. Maraknya peredaran pakaian bekas impor dinilai
mengancam daya saing industri tekstil dalam negeri, sehingga pemerintah
menetapkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang diperkuat melalui Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan studi kasus Kota Jakarta
menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup indikator
efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam,
dokumentasi, dan studi pustaka. Informan terdiri atas Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN), pedagang pakaian bekas, dan konsumen. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penindakan dari 44 kasus (2022)
menjadi 192 kasus (2024) tidak disertai penurunan peredaran karena pelaku usaha
beradaptasi ke platform digital yang sulit diawasi. Pengawasan mengalami
inefisiensi struktural karena terkonsentrasi di jalur masuk formal, sementara jalur
distribusi informal dan perdagangan digital tidak tercakup secara memadai.
Sosialisasi belum cukup mengubah perilaku tanpa penegakan yang konsisten di
tingkat lokal. Distribusi manfaat tidak merata; industri besar paling diuntungkan
sementara pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah menanggung
beban terbesar tanpa perlindungan yang memadai. Respons pemerintah masih
bersifat prosedural dan belum mengakomodasi aspirasi kelompok terdampak secara
substantif. Selain itu, terdapat kesenjangan antara tujuan formal kebijakan dan
kondisi nyata kelompok sasaran, yang mengindikasikan bahwa proses perumusan
kebijakan belum melibatkan konsultasi yang memadai dengan kelompok
terdampak langsung. Kendala struktural yang ditemukan meliputi kesenjangan
regulasi antarnegara (gap regulation), keterbatasan kewenangan pengawasan di
tingkat daerah, serta lemahnya mekanisme pengawasan ruang digital. Berdasarkan
keenam indikator William N. Dunn, tidak ada satu pun yang terpenuhi secara
penuh. Kebijakan ini memerlukan reformasi menyeluruh pada desain kebijakan,
model pengawasan digital, mekanisme partisipasi publik, dan program
perlindungan bagi kelompok terdampak langsung.
Kata Kunci: evaluasi kebijakan, pelarangan impor pakaian bekas, pakaian
bekas impor, William N. Dunn, Kota Jakarta.
137, Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item