PUTRI, RESTI JULIANTI and Sukirno, Sukirno and Triyono, Triyono (2021) PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU ANAK DALAM (Studi di Desa Bungku, KabupatenBatang Hari, Jambi). _066 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Resti Julianti Putri_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text Resti Julianti Putri_ABSTRAK.pdf Download (89kB)
	Text Resti Julianti Putri_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text Resti Julianti Putri_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text Resti Julianti Putri_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text Resti Julianti Putri_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text Resti Julianti Putri_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text Resti Julianti Putri_DAFPUS.pdf Download (166kB)

Abstract

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dan tanah. Negara harus mengakui eksistensi masyarakat adat, negara diwajibkan untuk menghormati, melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI1945, seperti dalam hal pembangunan negara harus melindungi hak atas tanah masyarakat adat (tanah ulayat) dan pribadi. Hak atas tanah dalam sistem hukum adat diketahui ada dua macam, yaitu ; hak atas tanah yang dikuasai secara bersama (komunal) oleh masyarakat hukum adat setempat atau istilah yuridisnya adalah hak ulayat dan hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan. Keberadaan hak ulayat pada dasarnya telah diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun pengakuan tersebut diiringi dengan syarat-syarat tertentu diantaranya yaitu: eksistensi dan mengenai pelaksananya.
Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dan jenis penelitian yang digunakan adalah analitis deskriptif.
Hasil penelitian dapat ditemukan bahwa masa Orde Baru terjadi alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang membuat masyarakat SAD kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya. Sehingga hal inilah yang membuat SAD mulai menuntut hak-hak mereka dan meminta pengakuan dan perlindungan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat yang dalam hal ini adalah Suku Anak Dalam (SAD). Di Kabupaten Batang Hari terdapat sejumlah SAD yang tinggal dan menetap di Desa Bungku yang banyak terdapat PT kelapa sawit dan terjadi alih fungsi hutan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Sehingga membuat SAD kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian mereka di hutan.
Kata kunci: tanah ulayat, suku anak dalam, pemerintah

Actions (login required)

View Item