Akhmad, Ghorib Iftahudin and Ardani, Mira Novana and Adhim, Nur (2021) TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. _029 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Ghorib Iftahudin Akhmad_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text Ghorib Iftahudin Akhmad_ABSTRAK.pdf Download (89kB)
	Text Ghorib Iftahudin Akhmad_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text Ghorib Iftahudin Akhmad_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text Ghorib Iftahudin Akhmad_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text Ghorib Iftahudin Akhmad_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	Text Ghorib Iftahudin Akhmad_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text Ghorib Iftahudin Akhmad_DAFPUS.pdf Download (214kB)

Abstract

Terbitnya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik menjadi pembaharuan dalam penjaminan Hak Tanggungan di Indonesia. Namun, kehadiran peraturan menteri tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu merugikan pihak pemohon yang akan makin mempersulit dan berakibat lamanya proses pendaftaran Hak Tanggungan dan juga dibebankan pertanggungjawaban dalam kebenaran atas data elektronik yang diajukan, serta dalam pembuatan peraturan menteri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penjaminan Hak Tanggungan di Indonesia dan mengkaji, serta menganalisis implementasi Peraturan Menteri ATR/KBPNNomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, laporan tertulis lainnya, serta kamus dan ensiklopedia. Data penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini, bahwa Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, sehingga bertentangan, karena dalam pembuatan peraturan menteri tersebut tidak didasarkan atas kewenangan delegasi atau pelimpahan kewenangan.
Kata Kunci : Peraturan Menteri Agraria, Hak Tanggungan Elektronik, Hak Tanggungan Atas Tanah.

Actions (login required)

View Item