PRIMITHA, DHANIA DHANIA and Hardjanto, Untung Sri and Soemarmi, Amiek (2021) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH _025 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pemerintah Daerah Kota di selenggarakan atau dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini walikota dan dewan perwakilan daerah kota. Kemudian fungsi Anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan yang dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Fungsi DPRD yaitu legislasi,keuangan,pembuatan APBD atau pengawasan. Serta adanya fungsi pengawasan yaitu dilakukannya pengawasan dalam melaksanakan undang-undang, Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah khususnya kinerja tentang APBD solusi dan hambatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hambatan serta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap kinerja Pemerinah Kota Semarang tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam bidang pelaksanaan peraturan daerah, pengawasan terhadap penetapan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pengawasan dalam hal kinerja Pemerintah kota Semarang. Pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah menunjukan pelaksana pemerintah daerah sudah sesuai. Hambatan bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara normatif. Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah melakukan komunikasi dan koordinasi antara DPRD Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang secara maksimal.

Kata Kunci : DPRD, fungsi, pengawasan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	16 Mar 2022 08:28
Last Modified:	21 Dec 2022 03:55
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5377

Actions (login required)

View Item