Ginting, Resanda Suranta and Saraswati, Retno and Indarja, Indarja (2021) Rekonstruksi Lembaga Dewan Perwakilan Daerah menuju Sistem Parlemen Indonesia Yang Proporsional. _022 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text RESANDA SURANTA GINTING_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text RESANDA SURANTA GINTING_ABSTRAK.pdf Download (60kB)
	Text RESANDA SURANTA GINTING_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text RESANDA SURANTA GINTING_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text RESANDA SURANTA GINTING_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (72kB)
	Text RESANDA SURANTA GINTING_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text RESANDA SURANTA GINTING_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text RESANDA SURANTA GINTING_DAFPUS.pdf Download (70kB)

Abstract

Karakteristik sistem Parlemen NKRI secara doktriner memiliki berbagai perspektif dalam konsepsi dan implementasi. Konsep bikameralisme menjadi yang paling relevan dengan lahirnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang muncul sebagai hasil dari Amandemen UUD 1945. Kehadiran DPD dikatakan sebagai manifestasi dari sistem perwakilan dengan struktur dua kamar sebagai keterwakilan daerah (regional representation). Hingga amandemen Konstitusi- IV, kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia belum merefleksikan amanat konstitusi sebagai sebuah lembaga perwakilan yang utuh secara optimal sebab berbagai kelemahan baik secara struktural maupun fungsional seperti fungsi legislasi yang tidak utuh, fungsi pengawasan anggaran yang hanya sebatas pertimbangan terhadap DPR dan fungsi pengawasan secara keseluruhan terhadap pembuatan dan pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang menempatkan posisi DPD hanya sebagai organ pertimbangan DPR (Auxulary function / co-legislator), dibutuhkan berbagai penegasan untuk merekonstruksi DPD RI secara kelembagaan dimulai dari keanggotaan hingga secara fungsional sekaligus sebagai upaya penegasan karakteristik parlemen Republik Indonesia.
Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berbagai pengaturan di jenjang peraturan Indonesia dimulai dari UUD NRI 1945 hingga lingkup peraturan internal lembaga DPD memang belum dapat mencerminkan dan menempatkan DPD pada posisi yang optimal dan utuh sebagai suatu lembaga keterwakilan. Berbagai Fungsi baik pembuatan peraturan, pengawasan dan anggaran hanya dapat dijalankan secara parsial dan menempatkan DPD sebagai co-legislator dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Kata Kunci: Dewan Perwakilan daerah, Keterwakilan Daerah, Parlemen Indonesia.

Actions (login required)

View Item