MARIANY, JESSICA and Adhim, Nur and Santi D, IGA Gangga (2021) ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM SENGKETA TANAH BERSERTIPIKAT. (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 919 K/Pdt/2017) _ 021 Perdata 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Download (595kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (727kB)
	Text bab 5.1.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Sertipikat diterbitkan sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah adalah untuk menghindari sengketa pertanahan yang tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 1997. Sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia belum dapat dihindari walau sudah ada kewajiban untuk melakukan Pendaftaran Tanah. Salah satu contohnya adalah seringkali terdapat sebidang tanah yang terbit beberapa sertipikat terhadapnya, sehingga dibutuhkan pembatalan terhadap salah satu sertipikat tersebut demi menjamin kepastian hukum. Kasus Sengketa Pertanahan di Dusun Parlompanan Hasang, Desa Pohan Tonga menjadi salah satu contoh yang perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim sampai pada tingkat Kasasi.
Tujuan dari dilakukannya penelitian inilah adalah untuk mengetahui bagaimana dasar dan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut serta apakah putusan yang diberikan tersebut telah memenuhi kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis serta metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus sengketa pertanahan tersebut pada tingkat kasasi adalah putusan yang berbeda dari dua pengadilan sebelumnya karena Majelis Hakim dalam tingkat banding mengadili dan memutus sendiri. Putusan yang diberikan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 919 K/Pdt/2017 walau sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi putusan tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Para Pemegang sertipikat yang sertipikatnya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Actions (login required)

View Item