AQIILA, HAYUNING PRAMESWARI DEWI and Badriyah, Siti Malikhatun and Adhim, Nur (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI ATAS GAGALNYA PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PROYEK PERUMAHAN DITINJAU DARI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB). _093 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HAYUNING PRAMESWARI DEWI AQIILA-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text HAYUNING PRAMESWARI DEWI AQIILA-abstrak.pdf Download (138kB)
	Text HAYUNING PRAMESWARI DEWI AQIILA-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text HAYUNING PRAMESWARI DEWI AQIILA-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text HAYUNING PRAMESWARI DEWI AQIILA-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text HAYUNING PRAMESWARI DEWI AQIILA-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text HAYUNING PRAMESWARI DEWI AQIILA-dapus.pdf Download (154kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus gagalnya penyelesaian pembangunan perumahan oleh developer yang menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dalam sistem Pre-Project Selling. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum developer serta
perlindungan hukum bagi konsumen akibat wanprestasi pembangunan proyek perumahan ditinjau dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum developer atas wanprestasi dalam penyelesaian pembangunan perumahan berdasarkan ketentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pada saat developer gagal menyelesaikan pembangunan perumahan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif atau doktrinal terhadap hukum. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan dan analisis kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban developer atas gagalnya pembangunan adalah ganti rugi biaya, rugi, dan bunga sesuai (Pasal 1243 KUH Perdata), serta sanksi administratif hingga pencabutan izin (Pasal 150 UU PKP). Ketentuan pemotongan dana 10% dalam Keputusan Menteri Negara
Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah yang diperbarui di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah tidak dapat diterapkan jika developer wanprestasi karena melanggar Asas Itikad Baik dan Pasal 18 UUPK. Perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan secara preventif melalui syarat fisik bangunan 20% dan izin PBG (Pasal 42 UU PKP), serta secara represif dengan gugatan wanprestasi melalui pengadilan ataupun penyelesaian melalui BPSK.
Kata Kunci: Developer, Wanprestasi, Pengikatan Jual Beli (PPJB), Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item