KUSUMA S, DEBORA PUTRI and Sonhaji, Sonhaji and Azhar, Muhamad (2021) TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMARANG DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. _014 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Debora Putri Kusuma S_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB)
	Text Debora Putri Kusuma S_ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text Debora Putri Kusuma S_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text Debora Putri Kusuma S_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	Text Debora Putri Kusuma S_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text Debora Putri Kusuma S_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB)
	Text Debora Putri Kusuma S_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text Debora Putri Kusuma S_DAFPUS.pdf Download (248kB)

Abstract

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya bila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu suatu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan suatu putusan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Namun dalam prakteknya seringkali proses eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial Semarang tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya beberapa hambatan, mengakibatkan Permohonan eksekusi yang tidak terselesaikan terus menumpuk setiap tahunnya. Dengan demikian maka keadilan dan kepastian hukum yang menjadi prinsip hukum di Indonesia tidak dapat tercapai dengan baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja serta Mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan - hambatan eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dalam perkara pemutusan hubungan kerja.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum berupa norma atau peraturan hukum lainnya yang berlaku dalam kaitannya dengan penerapan peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.
Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Pelaksanaan eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial Semarang pada Perkara PHK tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, masih ditemukan adanya kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu diperbolehkannya Perundingan Bipartit setelah adanya putusan pengadilan yang inkracht. Kemudian pelaksanaan eksekusi ini juga menemui beberapa hambatan. Faktor-faktor itu meliputi biaya, ketiadaan harta termohon untuk disita dan Peraturan Hukum yang tidak sesuai dengan karakteristik Hukum Ketenagakerjaan. Hambatan-hambatan ini pada akhirnya juga menghambat keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja.
Kata Kunci : Hubungan Kerja, Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial

Actions (login required)

View Item