SITORUS, EVAN EWALDO SUPUTRO and Mahmudah, Siti and Lestari, Sartika Nanda (2021) KEDUDUKAN JAMINAN KEBENDAAN PIHAK KETIGA DALAM KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 07/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA.JKT.PST). _061 DG 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text EVAN EWALDO SUPUTRO SITORUS_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (767kB)
	Text EVAN EWALDO SUPUTRO SITORUS_ABSTRAK.pdf Download (193kB)
	Text EVAN EWALDO SUPUTRO SITORUS_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text EVAN EWALDO SUPUTRO SITORUS_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB)
	Text EVAN EWALDO SUPUTRO SITORUS_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text EVAN EWALDO SUPUTRO SITORUS_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (524kB)
	Text EVAN EWALDO SUPUTRO SITORUS_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text EVAN EWALDO SUPUTRO SITORUS_DAFPUS.pdf Download (403kB)

Abstract

Perkembangan dalam bidang ekonomi memiliki implikasi nyata dalam kehidupan manusia saat ini, yaitu dengan terbentuknya lembaga jaminan dan lembaga kepailitan. Lembaga jaminan dan kepailitan memiliki ruang lingkup umum yang sama, yaitu terkait dengan aktivitas utang-piutang sehingga kedua lembaga tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain yang pada satu keadaan dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum. Salah satu contoh permasalahan hukum tersebut adalah tentang kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga dalam kepailitan dengan mengacu pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 07/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. Dari kasus pada
putusan tersebut, penulis menemukan beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan bagaimana kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian kepailitan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga dalam kepailitan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 07/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. Kedua permasalahan tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk diuraikan dan dibahas secara komprehensif dalam penulisan hukum ini dengan didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia serta memberikan solusi untuk perkembangan hukum di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mengetahui kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga dalam kepailitan.
Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa diperlukannya perubahan atau penambahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, utamanya ketentuan tentang kategori harta pailit dan kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga dalam kepailitan secara jelas dan tegas sehingga tidak adanya kekosongan hukum yang menimbulkan misinterpretasi hukum tentang kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga dalam kepailitan di tengah masyarakat dan praktisi hukum.
Kata Kunci: Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga, Kepailitan, Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 07/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA.JKT.PST.

Actions (login required)

View Item