BASHOFI, MUHAMMAD and Saraswati, Retno and Indarja, Indarja (2020) PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA (SOTK) DI DESA AMBO KEMBANG, KECAMATAN KEDUNGWUNI, KABUPATEN PEKALONGAN. _070 HTN 2020. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD BASHOFI_abstrak.pdf Download (80kB)
	Text MUHAMMAD BASHOFI_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	Text MUHAMMAD BASHOFI_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text MUHAMMAD BASHOFI_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text MUHAMMAD BASHOFI_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text MUHAMMAD BASHOFI_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	Text MUHAMMAD BASHOFI_bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	Text MUHAMMAD BASHOFI_dpus.pdf Download (185kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa pemerintahan pusat memberikan kepada pemerintahan daerah untuk memberikan kewenangan sendiri. Kemudian berkaitan dengan Pasal 2 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa salah satu implementasi dari pasal tersebut adalah adanya pemerintah desa yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan tentang hak Desa termaktub kewajiban dari Pemerintah Desa untuk mengatur mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan struktur organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, serta mengetahui tentang bentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Desa Ambo Kembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa saat ini. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan metode pengumpulan data sekunder.
Hasil penelitian ini berupa pengaturan mengenai SOTK berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian implementasi SOTK Desa Ambo Kembang, Kecamatan Kedung wuni, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa bahwasanya di Desa Ambo kembang perangkat desa belum memahami mengenai tugas pokok dan fungsi jabatannya masing-masing serta belum terbentuknya peraturan desa tentang SOTK Desa Ambo kembang sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa.
Kata Kunci : Pemerintah Desa Ambo Kembang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Implementasi.

Actions (login required)

View Item