PRASTIWI, ALFISYA NASWA DIAN and Turisno, Bambang Eko and Adhim, Nur (2026) PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DIBUAT TANPA KEHADIRAN PIHAK SERTA SAKSI. _089 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alfisya Naswa Dian Prastiwi-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text Alfisya Naswa Dian Prastiwi-abstrak.pdf Download (132kB)
	Text Alfisya Naswa Dian Prastiwi-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text Alfisya Naswa Dian Prastiwi-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text Alfisya Naswa Dian Prastiwi-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text Alfisya Naswa Dian Prastiwi-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text Alfisya Naswa Dian Prastiwi-dapus.pdf Download (175kB)
	Text Alfisya Naswa Dian Prastiwi-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dilakukan secara sah agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan dan tanggung jawab perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta jual beli tanah yang tidak dibacakan serta dibuat tanpa kehadiran para pihak dan saksi, sekaligus mengkaji akibat hukum dan bentuk penyelesaiannya.
Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN melalui pembinaan, pemeriksaan, dan penindakan administratif agar pelaksanaan jabatan tetap sesuai peraturan. Pertanggungjawaban hukum perdata PPAT dapat timbul apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta yang menimbulkan kerugian dan memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian pihak lain. Akta
jual beli yang dibuat tanpa dibacakan dan tanpa kehadiran para pihak serta saksi menimbulkan cacat hukum secara formil, sehingga akta dapat kehilangan sifat autentiknya, dipersoalkan eabsahannya, atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat hukum tersebut dapat meluas pada peralihan hak, balik nama sertipikat, dan ketidakpastian hukum bagi para pihak.
Penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan keadaan hukum semula, baik melalui pembuatan akta baru sesuai prosedur maupun pembatalan akta beserta akibat hukum turunannya dan pemulihan administrasi pertanahan.
Kata Kunci: Jual Beli; Pengawasan; Perdata; Tidak Dibacakan; Saksi

Actions (login required)

View Item