PITASARI, DESI MANALU and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2021) KAJIAN YURIDIS TERHADAP REGULASI SANKSI GANTI KERUGIAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1991 TENTANG GANTI RUGI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA. _004 Acara 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text DESI PITASARI MANALU_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text DESI PITASARI MANALU_ABSTRAK.pdf Download (96kB)
	Text DESI PITASARI MANALU_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text DESI PITASARI MANALU_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text DESI PITASARI MANALU_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text DESI PITASARI MANALU_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text DESI PITASARI MANALU_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text DESI PITASARI MANALU_DAFPUS.pdf Download (114kB)

Abstract

Tuntutan tambahan dalam sengketa tata usaha negara adalah pembebanan ganti rugi yang seringkali tidak dapat dilaksanakan secara sempurna oleh Tergugat. Pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1991. Permasalahan yang diteliti adalah, pelaksanaan putusan PTUN yang memberi kewajiban bagi Tergugat untuk memberi ganti rugi, model regulasi pemberian ganti rugi yang memberi kepastian hukum. Penelitian hukum normatif yang berdasarkan bahan hukum primer yaitu perundangan yang mengatur pemberian ganti rugi, bahan hukum sekunder yang bersumber dari referensi, putusan pengadilan, jurnal. Data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Pemberian ganti rugi sering menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Pengaturan yang sudah dibuat, belum didukung sepenuhnya oleh budaya hukum masyarakat, dari sisi struktur perlu didukung secara kelembagaan sebagai pengawasan pelaksanaan putusan. Model regulasi pemberian ganti rugi yang akan datang, harus melakukan upaya harmonisasi dengan peraturan terkait, agar memberi kepastian hukum dan tidak merugikan penggugat.
Kata kunci : ganti rugi, penggugat, kepastian hukum

Actions (login required)

View Item