REYSA, JONATHAN and Farida, Elfia and Roisah, Kholis (2021) STATUS HUKUM PALESTINA SEBAGAI NEGARA NON-ANGGOTA PBB DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL _ 004 HI 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover jonathan r.pdf Download (361kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)

Abstract

Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi No 67/19 (LXVII) tentang
status Palestina di PBB melalui Resolution United Nations: General Assembly No
67/19 (LXVII). (Status of Palestine in the United Nations. A/RES/67/19 (LXVII)).
Resolusi tersebut berisi peningkatan pengakuan terhadap status Palestina sebagai
non-member observer State/ negara peninjau non Anggota PBB sehingga
statusnya naik dari entitas non-anggota PBB menjadi negara non-anggota PBB.
Permasalahan yang diteliti adalah status Palestina sebagai subjek hukum
internasional Negara berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 dan status
hukum Palestina sebagai Negara non-anggota PBB. Metode pendekatan
penelitiannya adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan
adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan penelitian
kepustakaan, data yang digunakan yaitu menggunakan bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Palestina telah memenuhi kriteria sebagai
Negara berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Kriteria pertama yaitu
permanent population telah dipenuhi dengan penduduk Palestina sekitar 4.5 juta
orang dan sekitar 6 juta yang tinggal di luar negeri (diaspora). Kriteria kedua yaitu
defined territory dibuktikan dengan Palestina memiliki wilayah tetap walaupun
hingga saat ini sebagian wilayah masih mengalami sengketa dengan Israel.
Kriteria ketiga yaitu government dibuktikan dengan Negara Palestina berbentuk
Republik Parlementer yang dipimpin oleh Presiden Palestina bernama Mahmoud
Abbas. Kriteria keempat yaitu capacity to enter into relations with the other states
dibuktikan dengan Palestina saat ini memiliki 81 Kedutaan Besar dan 6 Konsulat.
Palestina hingga saat ini masih terus berupaya untuk meningkatkan status menjadi
Negara anggota PBB dalam rangka penyelesaian sengketa wilayah dengan Israel.

Actions (login required)

View Item