REYSA, JONATHAN and Farida, Elfia and Roisah, Kholis (2021) STATUS HUKUM PALESTINA SEBAGAI NEGARA NON-ANGGOTA PBB DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL _ 004 HI 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover jonathan r.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text JONATHAN REYSA_ABSTRAK.pdf Download (143kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text JONATHAN REYSA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text JONATHAN REYSA_DAFPUS.pdf Download (162kB)

Abstract

Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi No 67/19 (LXVII) tentang status Palestina di PBB melalui Resolution United Nations: General Assembly No 67/19 (LXVII). (Status of Palestine in the United Nations. A/RES/67/19 (LXVII)). Resolusi tersebut berisi peningkatan pengakuan terhadap status Palestina sebagai non-member observer State/ negara peninjau non Anggota PBB sehingga statusnya naik dari entitas non-anggota PBB menjadi negara non-anggota PBB.
Permasalahan yang diteliti adalah status Palestina sebagai subjek hukum internasional Negara berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 dan status hukum Palestina sebagai Negara non-anggota PBB.
Metode pendekatan penelitiannya adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, data yang digunakan yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan Palestina telah memenuhi kriteria sebagai Negara berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Kriteria pertama yaitu permanent population telah dipenuhi dengan penduduk Palestina sekitar 4.5 juta orang dan sekitar 6 juta yang tinggal di luar negeri (diaspora). Kriteria kedua yaitu
defined territory dibuktikan dengan Palestina memiliki wilayah tetap walaupun hingga saat ini sebagian wilayah masih mengalami sengketa dengan Israel. Kriteria ketiga yaitu government dibuktikan dengan Negara Palestina berbentuk
Republik Parlementer yang dipimpin oleh Presiden Palestina bernama Mahmoud Abbas. Kriteria keempat yaitu capacity to enter into relations with the other states dibuktikan dengan Palestina saat ini memiliki 81 Kedutaan Besar dan 6 Konsulat.
Palestina hingga saat ini masih terus berupaya untuk meningkatkan status menjadi Negara anggota PBB dalam rangka penyelesaian sengketa wilayah dengan Israel.
Kata Kunci: Status Hukum, Palestina, PBB

Actions (login required)

View Item