DIMARTIAJI, EVANGEL and Adiyanta, FC. Susila and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2019) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM MENETAPKAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB). _072 HAN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 72 EVANGEL DIMARTIAJI-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text 72 EVANGEL DIMARTIAJI-abstrak.pdf Download (71kB)
	Text 72 EVANGEL DIMARTIAJI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text 72 EVANGEL DIMARTIAJI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text 72 EVANGEL DIMARTIAJI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text 72 EVANGEL DIMARTIAJI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text 72 EVANGEL DIMARTIAJI-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (22kB)
	Text 72 EVANGEL DIMARTIAJI-dapus.pdf Download (102kB)
	Text 72 EVANGEL DIMARTIAJI-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)

Abstract

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah provinsi hingga kabupaten/kota serta memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya dengan menganut sistem asas
desentralisasi, sebagaimana Kota Salatiga yang diberi kewenangan untuk memungut pajak BPHTB. Otonomi daerah menjadikan Pemerintah Kota Salatiga dapat menetapkan peraturan daerah mengenai sistem dan prosedur pemungutan BPHTB sebagai landasan dalam melaksanakan kewenangan pemungutan pajak
BPHTB sebagai pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian di lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah
Kota Salatiga dalam menetapkan sistem dan prosedur pemungutan BPHTB yang diimplementasikan pada suatu produk hukum peraturan walikota dapat dilaksanakan dengan baik sehingga BPHTB berdampak cukup besar bagi pendapatan asli daerah, meskipun tetap terjadi hambatan dalam pemungutannya. Solusi-solusi terbaik demi meminimalisir hambatan pemungutan BPHTB akan terus dicetuskan dan dilaksanakan perlahan-lahan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Salatiga demi kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Kota Salatiga, BPHTB

Actions (login required)

View Item