Search for collections on Undip Repository

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BARANG MENURUT UNDANG – UNDANG NO 17 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG – UNDANG NO 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (Studi Kasus Putusan Nomor.237 /Pid.Sus /2018/ PN.SMG.). _001 PDN 2021

PERMATASARI, NILA and Pujiyono, Pujiyono and Susanti, Rahmi Dwi (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BARANG MENURUT UNDANG – UNDANG NO 17 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG – UNDANG NO 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (Studi Kasus Putusan Nomor.237 /Pid.Sus /2018/ PN.SMG.). _001 PDN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

[thumbnail of cover.pdf] Text
cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (226kB)
[thumbnail of NILA PERMATASARI_ABSTRAK.pdf] Text
NILA PERMATASARI_ABSTRAK.pdf

Download (46kB)
[thumbnail of bab 1.pdf] Text
bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (148kB)
[thumbnail of bab 2.pdf] Text
bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (307kB)
[thumbnail of bab 3.pdf] Text
bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (142kB)
[thumbnail of bab 4.pdf] Text
bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (376kB)
[thumbnail of NILA PERMATASARI_BAB V.pdf] Text
NILA PERMATASARI_BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (116kB)
[thumbnail of NILA PERMATASARI_DAFPUS.pdf] Text
NILA PERMATASARI_DAFPUS.pdf

Download (169kB)

Abstract

Penyelundupan merupakan kegiatan mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai adalah yang berperan menyidik segala Tindak Pidana Penyelundupan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 112 ayat (1) KUHAP.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penyelundupan barang dan Penegakan hukum dalam suatu tindak pidana penyelundupan barang. Dengan adanya penegakan hukum ada
beberapa upaya yang dilakukan yaitu dengan Upaya Preventif dan Represif serta Faktor Pendorong dan Penghambat di dalam penegakan hukumnya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis data kualitatif.
Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah : 1) Peraturan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penyelundupan barang yaitu terdapat pada Undang- Undang No.17 tahun 2006 Juncto No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang tanpa Cukai. 2) Penegakan Hukum yang dilakukan dalam Tindak Pidana Penyelundupan oleh PPNS Bea dan Cukai telah dilakukan secara maksimal baik dalam upaya penegakan secara represif maupun preventif nya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai didalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyelundupan barang.
Kata kunci: Kepabeanan, Tindak Pidana Penyelundupan Barang, Penegakan Hukum

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kepabeanan, Tindak Pidana Penyelundupan Barang, Penegakan Hukum
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 08 Mar 2022 01:15
Last Modified: 30 Jan 2026 02:48
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5248

Actions (login required)

View Item View Item