ANGELIQUE, CARISSA and Santoso, Budi and Prasetyo, Agung Basuki (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2021 TERKAIT KERJA SAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN MODERN (STUDI PENGADAAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG). _075 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Carissa Angelique-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (816kB)
	Text Carissa Angelique-abstrak.pdf Download (105kB)
	Text Carissa Angelique-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text Carissa Angelique-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text Carissa Angelique-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB)
	Text Carissa Angelique-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text Carissa Angelique-dapus.pdf Download (252kB)
	Text Carissa Angelique-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah menerapkan skema pengadaan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur strategis di Indonesia. Fenomena tersebut tercermin dalam pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Permasalahan penelitian ini
adalah mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 dalam pengadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan prinsip-prinsip Kerja Sama Pemerintah dan Swasta pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 membawa dampak signifikan terhadap pola pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari semulanya berbasis business to business kemudian bergeser menjadi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Proses pengadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, sehingga memicu munculnya sejumlah penyesuaian pada aspek teknis, kelembagaan, maupun regulasi selama proses pengadaan. Selama proses pengadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pemerintah dan badan usaha telah berupaya untuk memenuhi seluruh prinsip-prinsip Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha. Namun, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggambarkan kompleksitas implementasi prinsip-prinsip Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam praktiknya.
Kata Kunci: Kerja Sama Pemerintah dan Swasta, Proyek Infrastruktur Strategis, Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Actions (login required)

View Item