NASUTION, NISRINA ARIFIN and Rahmanda, Bagus and Irawati, Irawati (2026) AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) SEBAGAI PERUSAHAAN SUBHOLDING DARI HOLDING BUMN PERKEBUNAN. _064 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NISRINA ARIFIN NASUTION-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (879kB)
	Text NISRINA ARIFIN NASUTION-abstrak.pdf Download (163kB)
	Text NISRINA ARIFIN NASUTION-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	Text NISRINA ARIFIN NASUTION-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (631kB)
	Text NISRINA ARIFIN NASUTION-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	Text NISRINA ARIFIN NASUTION-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text NISRINA ARIFIN NASUTION-dapus.pdf Download (320kB)

Abstract

Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara sektor perkebunan melalui
pembentukan struktur holding dan subholding merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, integrasi usaha, dan daya saing korporasi negara. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penetapan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai holding BUMN Perkebunan yang mengoordinasikan subholding dalam kerangka perusahaan kelompok (corporate group), berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Restrukturisasi tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa
perubahan struktur kepemilikan saham, pengalihan aset dan kewajiban, serta penyesuaian kewenangan organ perseroan dalam hubungan induk dan anak perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum PTPN III pasca restrukturisasi terhadap tindakan anak perusahaan serta akibat hukum yang timbul dalam perspektif hukum perseroan dan hukum BUMN.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi tidak menghapus prinsip separate legal personality dan limited liability, sehingga setiap entitas tetap merupakan subjek hukum mandiri dengan tanggung jawab terpisah, dan holding tidak secara otomatis
bertanggung jawab atas perikatan anak perusahaan kecuali terdapat
penyalahgunaan badan hukum yang membuka kemungkinan penerapan doktrin piercing the corporate veil.
Kata Kunci: restrukturisasi perusahaan, holding BUMN, subholding,
tanggung jawab hukum, Perseroan Terbatas.

Actions (login required)

View Item