Kurniawan, Hendra and Kismartini, Kismartini and Purnaweni, Hartuti (2019) Collaborative Governance Dalam Mitigasi Pengelolaan Sumber Daya Air Waduk Sei Pulai Provinsi Kepulauan Riau. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text 1. Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (495kB)
	Text 2. BAB I.pdf - Submitted Version Download (906kB)
	Text 3. BAB II.pdf - Submitted Version Download (568kB)
	Text 4. BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text 5. BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 6. BAB V.pdf - Submitted Version Download (304kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (452kB)
	Text 8. Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (278kB)

Abstract

Semakin kompleks dan beragamnya permasalahan publik membutuhkan
tatakelola pemerintahan dengan konsep-konsep baru agar dapat menemukan solusi
bersama. Salah satu permasalahan publik adalah keberadaan Sumber Daya Air (SDA)
waduk yang kini dalam kondisi terancam dan membutuhkan perhatian pemangku
kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah. Seperti Waduk Sei Pulai di
Provinsi
Kepulauan Riau yang membutuhkan tindakan mitigasi bagi
keberlangusngannya. Waduk Sei Pulai merupakan waduk terbesar yang mensuplai air
bagi Kota Tanjungpinang. Namun kini kondisi waduk “sedang sakit” dan berpotensi
mengalami kekeringan akibat terjadinya eksploitasi hutan lindung yang
mengelilinginya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis proses
collaborative governance dalam mitigasi pengelolaan sumber daya air Waduk Sei Pulai
mengacu pada proses kolaborasi menurut Vigoda. Lalu faktor apa saja yang menjadi
kendala dan mendukung menurut Government of Canada. Dengan menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe fenomenologi, serta menggunakan teknik
triangulasi hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Isu mitigasi pengelolaan SDA
Waduk Sei Pulai tidak menjadi prioritas utama dalam rangka pemenuhan kebutuhan air,
sebab prioritas lebih mengarah pada menghadirkan waduk baru; (2) Penentuan
karakteristik masalah lebih mengedapankan masalah yang terdapat dalam Pola
Pengelolaan WS Kepri, dan belum ada program yang dijalankan; (3) Anggota yang
terlibat dalam TKPSDA WS Kepri berjumlah 24 yang terdiri dari unsur pemerintah dan
non pemerintah, namun hanya tiga stakholder yang memiliki pengaruh; (4) Dalam
mengimplementasikannya keputusan diambil oleh forum TKPSDA WS Kepri
berdasarkan
mekanisme sidang komisi dan sidang pleno; (5) Untuk
menyelenggarakannya telah ditentukan program yang tertuang dalam Matriks Dasar
Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kepulauan
Riau merupakan bentuk intermediate outcome; (6) Dari proses yang telah dilakukan
belum terlihat dampak yang signifikan terhadap organisasi, anggota maupun
masyarakat. Berdasarkan proses tersebut ternyata terdapat faktor yang mendukung yaitu
Faktor Budaya yang masih melekat pada seluruh anggota untuk saling bekerjasama dan
mematuhi rangkaian proses kolaborasi. Sedangkan faktor yang menghambat adalah
Faktor Institusi yang masih terdapat ego sektoral serta struktur hirarkis yang sangat
prosedural sehingga membutuhkan waktu lama. Serta Faktor Politik yang terindikasi
minimnya inovasi bagi mitigasi pengelolaan waduk Sei Pulai.
Kata Kunci: collaborative governance, mitigasi, pengelolaan sumber daya air, waduk sei pulai.

Actions (login required)

View Item