Anggraeni, Melly and Warsono, Hardi and Dwimawanti, Ida Hayu (2021) Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Studi Kasus Di Kabupaten Rembang. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text SAMPUL.pdf - Submitted Version Download (598kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (552kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (580kB)

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri
Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di
Kabupaten Rembang. Adapun permasalahan di dalam penelitian ini yaitu 1.
Bagaimanakah Implementasi Permensos No 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran
BPNT di Kabupaten Rembang dan 2. Faktor penghambat dan faktor pendukung
dalam Implementasi Permensos Nomor 11 Tahun 2018 di Kabupaten Rembang.
Untuk menjawab persoalan tersebut maka ditunjang dengan berbagai teori yang
mempunyai relevansi dengan fenomena penelitian. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi
Permensos No 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran BPNT di Kabupaten Rembang
1). Mekanisme pelaksanaan, berkaitan proses verifikasi data keluarga penerima
manfaat dengan mencocokan data dengan masyarakat penerima untuk dibuatkan
rekening penyaluran 2. Sosialisasi dan edukasi, pada tahap ini sosialisasi tidak
dilakukan secara berkala untuk masyarakat. 3. Penyaluran barang, dalam tahap ini
penyaluran masih banyak agen penyalur bantuan yang belum memiliki mesin EDC
(Electronic Data Capture), 4. Pembelian barang, bahwa dalam tahap ini penerima
manfaat bisa membeli barang bantuan dengan menggunakan Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS) sesuai kebutuhan, disini masih ada penerima manfaat yang KKS
nya rusak, hilang, bahkan ada yang tidak tau cara memakai dan tertelan dalam
mesin ATM. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yaitu 1. Isi Kebijakan, dimana dalam
kebijakan ini sudah terukur secara akuratif dan lebih mengkaji kualitas dan
kuantitas SDM pelaksana baik dari pendidikan, pengalaman sehingga dalam
pelaksanaan kebijakan dapat maksimal sesuai isi peraturan, berkaitan dengan
perubahan bahwa kebijakan ini memberikan perubahan dari segi pelayanan publik
dimana dengan adanya bentuk bantuan seperti ini pelayanan publik semakin efektif,
efisien dan transparan, beberapa masalah dalam pelaksanaan persoalan seperti
persoalan teknis kekurangan mesin EDC, kerusakan, dan kehilangan KKS, belum
masuknya saldo bantuan pada KKS penerima manfaat. 2. Lingkungan Kebijakan
menunjukan adanya antusias dan partisipasi dari penerima manfaat, berikut juga
ditemukan faktor politik dalam proses verifikasi data bahwa masih ditemukannya
masyarakat dengan kondisi miskin tidak mendapatklan bantuan tetapi masyarakat
dengan kondisi sedang atau mampu malah lebih dahulu mendapatkan bantuan
Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, BPNT

Actions (login required)

View Item