FAUZIA, SHOFA and Adhim, Nur and Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi (2026) PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH TERHADAP TANAH BERSERTIPIKAT YANG MASIH BELUM DIPECAH (Studi Normalisasi Sungai Plumbon Kota Semarang). _005 Agraria 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
SHOFA FAUZIA_C0VER.pdf Restricted to Repository staff only Download (611kB) |
|
|
Text
SHOFA FAUZIA_ABSTRAK.pdf Download (248kB) |
|
|
Text
SHOFA FAUZIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB) |
|
|
Text
SHOFA FAUZIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB) |
|
|
Text
SHOFA FAUZIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB) |
|
|
Text
SHOFA FAUZIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) |
|
|
Text
SHOFA FAUZIA_DAFPUS.pdf Download (215kB) |
|
|
Text
SHOFA FAUZIA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (954kB) |
Abstract
Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah sebagai bentuk pembangunan infrastruktur, termasuk normalisasi Sungai Plumbon di Kelurahan Mangunharjo sebagai upaya penanggulangan banjir. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terhadap objek pengadaan tanah yang telah dijual kepada pihak lain melalui jual beli dibawah tangan dan Akta Jual Beli.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelepasan sebagian hak atas tanah dan pendaftaran tanah sisa yang tidak terkena pengadaan tanah, serta mengetahui solusi apabila objek pengadaan tanah telah dijual kepada pihak lain melalui jual beli dibawah tangan dan Akta Jual Beli.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan menggunakan model deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelepasan hak atas tanah dalam kasus tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan cermat dan lancar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021. Tanah sisa yang tidak terkena pengadaan tanah dan masih dapat difungsikan dilakukan pendaftaran tanah oleh pembeli tanah. Solusi objek pengadaan tanah yang telah dijual kepada pihak lain yaitu apabila pembeli menyetujui maka menandatangani surat persetujuan pengadaan tanah, dan apabila tidak menyetujui maka dilakukan penitipan ganti kerugian atau konsinyasi di Pengadilan Negeri.
Kata kunci: Pengadaan tanah, pelepasan hak atas tanah, pendaftaran tanah sisa
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengadaan tanah, pelepasan hak atas tanah, pendaftaran tanah sisa |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
| Date Deposited: | 14 Apr 2026 04:49 |
| Last Modified: | 14 Apr 2026 04:49 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/49053 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
