FARABI, MUHAMMAD RAYHAN and Rahmanda, Bagus and Anggayasti, Umaira Hayuning (2026) PENGGUNAAN HAK KONSESI JALAN TOL SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM PEMBIAYAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA JALAN TOL. _042 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Rayhan Farabi-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (868kB)
	Text Muhammad Rayhan Farabi-abstrak.pdf Download (129kB)
	Text Muhammad Rayhan Farabi-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text Muhammad Rayhan Farabi-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text Muhammad Rayhan Farabi-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Muhammad Rayhan Farabi-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text Muhammad Rayhan Farabi-dapus.pdf Download (160kB)

Abstract

Besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol, menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah. Salah satu upaya untuk melewati tantangan tersebut adalah dengan melibatkan swasta melalui skema KPBU. Dalam skema ini, swasta diberikan hak konsesi sehingga bertanggungjawab untuk melakukan pembangunan, operasional hingga pendanaan proyek jalan tol. Selain menggunakan ekuitas yang dimiliki, BUJT juga menggunakan sumber pendanaan berupa utang melalui perjanjian kredit pembiayaan. Dalam kredit pembiayaan tersebut, BUJT umumnya menggunakan hak konsesi sebagai jaminan yang digunakan. Penggunaan hak konsesi sebagai jaminan tersebut bertentangan dengan konsep hak konsesi yang merupakan pemberian hak dari pemerintah. Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana pengaturan dan penggunaan hak konsesi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana implikasi hukum terhadap hak konsesi yang dieksekusi sebagai jaminan kredit pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan data sekunder yang di antaranya adalah peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa dalam status quo hak konsesi dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU jalan tol belum diatur secara komprehensif, termasuk definisi mengenai hak konsesi dalam konteks KPBU. Akan tetapi, pada praktiknya, hak konsesi sebagai jaminan kredit pembiayaan sudah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan KPBU jalan tol. Selain itu, hak konsesi secara konsep
hukum kebendaan di Indonesia merupakan benda bergerak tidak berwujud sehingga dapat menggunakan jaminan fidusia. Implikasi dari hak konsesi sebagai jaminan fidusia yang dieksekusi adalah beralihnya penguasaan hak konsesi tersebut ke pemberi pinjaman sehingga keuntungan yang didapatkan oleh BUJT berpindah ke
pemberi pinjaman serta pemberi pinjaman berhak untuk melakukan step-in rights.
Kata Kunci: Hak Konsesi, Jaminan, KPBU

Actions (login required)

View Item