SITORUS, DAMAI OKTAVIA and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2026) KEWAJIBAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENGAJUAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG. _018 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Damai Oktavia Sitorus-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Damai Oktavia Sitorus-abstrak.pdf Download (12kB)
	Text Damai Oktavia Sitorus-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text Damai Oktavia Sitorus-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text Damai Oktavia Sitorus-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text Damai Oktavia Sitorus-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)
	Text Damai Oktavia Sitorus-dapus.pdf Download (139kB)
	Text Damai Oktavia Sitorus-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)

Abstract

Kewajiban upaya administratif merupakan salah satu persyaratan dalam sistem Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi menyeimbangkan efisiensi administratif pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara. Namun, terdapat perbedaan interpretasi terhadap norma dan batasan pengecualian dalam
penerapannya di lapangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup penerapan regulasi kewajiban upaya administratif dalam pengajuan sengketa tata usaha negara dan menjabarkan praktik penerapan kewajiban upaya administratif dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang menggunakan data primer melalui wawancara dengan Hakim PTUN Semarang dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup penerapan regulasi kewajiban upaya administratif mencakup prinsip umum kewajiban bagi sengketa tata usaha negara pada umumnya berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dengan pengecualian eksplisit bagi lima kategori sengketa khusus yang ditentukan dalam SEMA Nomor
10 Tahun 2020, yaitu sengketa Keterbukaan Informasi Publik, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Pemilihan Umum, permohonan berdasarkan Pasal 21 dan 53 UU Administrasi Pemerintahan, serta pemberhentian tidak dengan hormat
berdasarkan putusan pengadilan pidana atau Komisi Etik. Praktik penerapan di PTUN Semarang menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan kewajiban upaya administratif secara ketat dan konsisten dengan menafsirkan upaya administratif sebagai syarat prosedural yang bersifat imperatif, memahami tahapan keberatan dan banding sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan kecuali ketika keberatan tidak mendapat tanggapan, serta memahami filosofi upaya administratif sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan
memberikan kesempatan koreksi internal kepada pemerintah.
Kata Kunci: Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item