WULANSARI, YASMIN and Alfirdaus, Laila Kholid (2026) ANALISIS HAMBATAN KOLABORASI PEMERINTAH PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEOPARK DIENG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text YASMIN WULANSARI_14010122120004_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (531kB)
	Text YASMIN WULANSARI_14010122120004_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (496kB)
	Text YASMIN WULANSARI_14010122120004_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (110kB)
	Text YASMIN WULANSARI_14010122120004_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text YASMIN WULANSARI_14010122120004_ BAB 4.pdf - Submitted Version Download (162kB)
	Text YASMIN WULANSARI_14010122120004_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (163kB)
	Text YASMIN WULANSARI_14010122120004_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebijakan Geopark Dieng merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan
konservasi kawasan berbasis pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan
aspek konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Namun,
implementasi kebijakan Geopark Dieng melibatkan banyak aktor lintas sektor dan
lintas wilayah, sehingga menuntut adanya kolaborasi yang efektif antar stakeholder.
Dalam praktiknya, kolaborasi tersebut menghadapi berbagai hambatan yang
berpotensi memengaruhi efektivitas kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis hambatan kolaborasi dalam implementasi kebijakan Geopark Dieng
serta implikasinya terhadap efektivitas kebijakan konservasi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan
studi literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori Collaborative
Governance dari Ansell dan Gash serta teori Stakeholder Salience dari Mitchell,
Agle, dan Wood. Hambatan kolaborasi dalam implementasi kebijakan Geopark
Dieng dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan antar level pemerintahan,
perbedaan tingkat kepentingan antar stakeholder, serta variasi tingkat urgensi
dalam memandang kebijakan geopark. Ketimpangan kekuasaan menyebabkan
proses pengambilan keputusan cenderung bersifat hierarkis, sementara perbedaan
kepentingan dan urgensi berdampak pada lemahnya koordinasi, konsistensi
implementasi, serta lambatnya penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan konkret
di lapangan. Hambatan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian
tujuan kebijakan konservasi Geopark Dieng secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Kata kunci: kolaborasi, kebijakan publik, geopark, Geopark Dieng,
collaborative governance.
91 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item