FANNA, SUISHA SYAH and Farida, Elfia and Setiyono, Joko (2026) PELINDUNGAN HUKUM BERBASIS HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PELAUT PERIKANAN TERHADAP HUMAN TRAFFICKING DAN PEOPLE SMUGGLING. _005 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Suisha Syah Fanna-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Suisha Syah Fanna-abstrak.pdf Download (283kB)
	Text Suisha Syah Fanna-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (714kB)
	Text Suisha Syah Fanna-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (629kB)
	Text Suisha Syah Fanna-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)
	Text Suisha Syah Fanna-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text Suisha Syah Fanna-dapus.pdf Download (534kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum berbasis hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pelaut Perikanan serta menelaah bentuk pelindungan yang diberikan Indonesia terhadap PMI Pelaut Perikanan yang menjadi korban human trafficking dan people smuggling. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya tumpang tindih kewenangan
pelindungan PMI Pelaut Perikanan. Secara normatif, kewenangan pelindungan berada pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, namun dalam praktiknya terdapat regulasi dan kebijakan lain yang juga melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pelindungan, khususnya bagi PMI Pelaut Perikanan yang menjadi korban tindak pidana lintas negara.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, meliputi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ILO Convention 188.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum berbasis hak asasi manusia menuntut negara membangun sistem pelindungan yang komprehensif dan berkelanjutan, mencakup aspek pencegahan, pemantauan, dan pemulihan hak korban, dengan berlandaskan prinsip tanggung jawab negara dan rule of law serta mengacu pada standar internasional seperti ICMW 1990 dan
Maritime Labour Convention 2006. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022. Namun, implementasinya belum optimal akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi penegakan hukum, serta masih adanya praktik kriminalisasi terhadap PMI Pelaut Perikanan yang secara faktual merupakan
korban, khususnya dalam kasus people smuggling.
Kata Kunci: HAM; PMI Pelaut Perikanan; Human Trafficking; People
Smuggling.

Actions (login required)

View Item