UTAMA, ALFAN KAZIO and Widanarti, Herni and Muhyidin, Muhyidin (2026) ANALISIS LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR). _019 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alfan Kazio Utama-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (706kB)
	Text Alfan Kazio Utama-abstrak.pdf Download (164kB)
	Text Alfan Kazio Utama-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text Alfan Kazio Utama-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Alfan Kazio Utama-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text Alfan Kazio Utama-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text Alfan Kazio Utama-dapus.pdf Download (182kB)
	Text Alfan Kazio Utama-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Suatu perkawinan yang sah harus dicatatkan di dalam register pencatat perkawinan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban hukum yang timbul setelah adanya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Pencatatan ini tidak terkecuali bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sebagaimana diatur Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah melarang seluruh hakim untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan di segala tingkatan.
Namun, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr telah memberikan penetapan perkawinan beda agama bagi Para Pemohon yang beragama Katolik dan Kristen. Penelitian hukum ini bertujuan mengkaji secara
mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan a quo serta menganalisis legalitas perkawinan pemohon dalam penetapan a quo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal yang berfokus pada analisis
penetapan hakim dengan menggunakan data sekunder serta wawancara beberapa pihak sebagai data dukung. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023 /PN Jkt. Utr memberikan bukti bahwa MA kecolongan dalam penerapan SEMA-nya, pun dalam pertimbangan di dalam penetapan a quo terdapat
contradictio in terminis. Hakim menganggap bahwa perkawinan bukanlah perkawinan beda agama karena Para Pemohon masih berada dalam satu lingkup keagamaan yang sama, namun hakim juga mengakui bahwa permohonan ini memenuhi Pasal 35 huruf
a UU Administrasi Kependudukan tentang permohonan penetapan perkawinan beda agama oleh Pengadilan. Meskipun begitu, perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan dapat dicatatkan di instansi pencatatan perkawinan dan dianggap telah memenuhi aspek legalitas perkawinan. Seluruh hakim di Indonesia harus konsisten dalam memberikan putusan demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.
Kata Kunci: Perkawinan , Beda Agama, Pencatatan, UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung

Actions (login required)

View Item