DAMAYANTI, ATHALIA and Soemarmi, Amiek and Diamantina, Amalia (2026) TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KASUS PERIKANAN MELALUI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN PERIKANAN DI INDONESIA. _026 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ATHALIA DAMAYANTI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text ATHALIA DAMAYANTI_ABSTRAK.pdf Download (87kB)
	Text ATHALIA DAMAYANTI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text ATHALIA DAMAYANTI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	Text ATHALIA DAMAYANTI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text ATHALIA DAMAYANTI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text ATHALIA DAMAYANTI_DAFPUS.pdf Download (141kB)

Abstract

Eksistensi Pengadilan Perikanan untuk menangani kasus perikanan di Indonesia masih terbatas, sehingga sebagian kewenangan untuk memutus perkara perikanan dialihkan ke Pengadilan Negeri sesuai mandat Pasal 106 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Permasalahan penelitian ini terletak pada kekosongan hukum yang tercipta karena ketiadaan mekanisme korektif terhadap pelimpahan kewenangan, Pengadilan Negeri sebagai satu-satunya forum penyelesaian oleh sebagian masyarakat, dan ketimpangan majelis hakim kedua pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbandingan penanganan kasus perikanan serta menemukan upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang muncul di kedua lembaga peradilan. Manfaat penelitian ini berupa kontribusi teoretis dan menjadi pemikiran baru terhadap pengembangan hukum perikanan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal dengan spesifikasi preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan signifikan dalam penyelesaian kasus perikanan antara kedua lembaga peradilan yang tercermin dalam Putusan No. 195/Pid.B/LH/2020/PN Jap oleh Pengadilan Negeri Jayapura dan Putusan No. 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan umum, mengikuti aturan pidana umum tanpa prosedur dan putusan yang spesifik, sementara Pengadilan Perikanan sebagai pengadilan khusus, menerapkan mekanisme yang lebih komprehensif dan kontekstual, terutama dalam pertimbangan hakim dan aspek prosedural yang diatur langsung dengan UU Perikanan. Adapun keterbatasan yurisdiksional, limitasi sumber daya manusia, kondisi geografis Indonesia dan pembangunan infrastruktur, serta aspek prosedural kedua lembaga peradilan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum perikanan yang optimal dan seragam, sehingga diperlukan perluasan pembentukan Pengadilan Perikanan dan penguatan kompetensi bagi aparat penegak hukum yang berkaitan.
Kata Kunci : Pengadilan Negeri, Pengadilan Perikanan, Penanganan Kasus Perikanan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item