Anshori, Muhammad Fadhil and Abdulrahman, Wahid (2026) PEMBIARAN PUNGUTAN PARKIR DI KAWASAN SIMPANG LIMA (STUDI TENTANG: KETIDAKPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN TARIF RETRIBUSI PARKIR). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text COVER_SKRIPSI_Muhammad Fadhil Anshori_14010122120027.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	Text BAB I_SKRIPSI_Muhammad Fadhil Anshori_14010122120027_2022-17-60.pdf - Submitted Version Download (473kB)
	Text BAB II_SKRIPSI_Muhammad Fadhil Anshori_14010122120027_2022-61-79.pdf - Submitted Version Download (632kB)
	Text BAB III_SKRIPSI_Muhammad Fadhil Anshori_14010122120027_2022-80-105.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text BAB IV_SKRIPSI_Muhammad Fadhil Anshori_14010122120027_2022-106-107.pdf - Submitted Version Download (186kB)
	Text DAFPUS_SKRIPSI_Muhammad Fadhil Anshori_14010122120027_2022-108-109.pdf - Submitted Version Download (223kB)
	Text LAMPIRAN_SKRIPSI_Muhammad Fadhil Anshori_14010122120027_2022-110-174.pdf - Submitted Version Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena ketidakpatuhan juru parkir
terhadap kebijakan tarif retribusi di Kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, yang
memicu pungutan parkirf secara liar dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meskipun regulasi tarif telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun
2021, praktik penarikan tarif di atas ketentuan resmi masih sering ditemukan di
lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan
tarif parkir, mengidentifikasi faktor penyebab ketidakpatuhan juru parkir, serta
mengevaluasi peran Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pengawasan di
kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan
regulator (Dinas Perhubungan), pelaksana lapangan (juru parkir), dan masyarakat
pengguna jasa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terhambat
oleh lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta diskresi
berlebihan dari juru parkir yang memanfaatkan momentum acara tertentu untuk
menaikkan tarif secara sepihak. Selain itu, minimnya lahan parkir resmi memaksa
masyarakat bersikap permisif terhadap pungutan parkir liar. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah bahwa ketidakpatuhan juru parkir berakar pada kegagalan
struktural birokrasi digaris terdepan (street-level bureaucracy) dan kurangnya
ketegasan sanksi, sehingga diperlukan penguatan pengawasan serta penyediaan
kantong parkir yang lebih memadai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya
perbaikan tata kelola melalui digitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan yang
lebih responsif untuk menekan praktik pungutan parkir liar.
Kata Kunci: Retribusi Parkir, Ketidakpatuhan, Simpang Lima, Implementasi
Kebijakan, Street-Level Bureaucracy.
84 Administrasi Bisnis 2026

Actions (login required)

View Item