Fata, Farras Narendra and Sardini, Nur Hidayat (2026) PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text 1. Farras Narendra Fata_14010122130081_Skripsi - Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (746kB)
	Text 2. Farras Narendra Fata_14010122130081_Skripsi - BAB I.pdf - Submitted Version Download (355kB)
	Text 3. Farras Narendra Fata_14010122130081_Skripsi - BAB II.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text 4. Farras Narendra Fata_14010122130081_Skripsi - BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (692kB)
	Text 5. Farras Narendra Fata_14010122130081_Skripsi - BAB IV.pdf - Submitted Version Download (187kB)
	Text 6. Farras Narendra Fata_14010122130081_Skripsi - Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (186kB)
	Text 7. Farras Narendra Fata_14010122130081_Skripsi - Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya sengketa proses dalam tahapan
pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang berawal
dari pengembalian berkas pasangan calon oleh KPU Kabupaten Kendal dan
berlanjut pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme adjudikasi di Bawaslu
Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika
penyelesaian sengketa tersebut serta menelaah sejauh mana praktik
penyelesaiannya mencerminkan prinsip Sistem Keadilan Pemilu (Electoral Justice
System). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka.
Informan penelitian meliputi penyelenggara pemilu di tingkat daerah, perwakilan
partai politik, serta pihak yang terlibat dalam proses sengketa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penanganan sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Kendal
cenderung menekankan pemenuhan prosedur administratif sesuai kerangka regulasi
yang berlaku, namun belum sepenuhnya merealisasikan perlindungan substantif
terhadap hak elektoral dalam kerangka Electoral Justice. Selain itu, sengketa yang
muncul tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan administratif, melainkan juga
merupakan manifestasi dari dinamika politik pencalonan yang kemudian dimediasi
melalui instrumen regulasi dan mekanisme teknis penyelenggaraan pemilihan.
Ketidakjelasan norma dalam pengaturan pencalonan juga membuka ruang multitafsir yang dimanfaatkan dalam konteks kontestasi politik sehingga berimplikasi
pada terbatasnya ruang pencalonan dalam Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan orientasi Keadilan Pemilu yang lebih
substantif serta perbaikan kualitas regulasi pencalonan agar lebih jelas dan
konsisten guna meminimalisir sengketa serupa di masa mendatang.
Kata Kunci: sengketa proses pemilihan, electoral justice, pencalonan kepala
daerah, Pilkada Kendal, penyelesaian sengketa
72 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item