Nainggolan, Rosse Four Mauly and Martini, Rina (2026) NALISIS TATA KELOLA PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (PATS) BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI OPD DI KABUPATEN JEPARA. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Rosse Four Mauly Nainggolan_14010122120021_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (712kB)
	Text Rosse Four Mauly Nainggolan_14010122120021_BAB I.pdf - Submitted Version Download (455kB)
	Text Rosse Four Mauly Nainggolan_14010122120021_BAB II.pdf - Submitted Version Download (446kB)
	Text Rosse Four Mauly Nainggolan_14010122120021_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Rosse Four Mauly Nainggolan_14010122120021_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (194kB)
	Text Rosse Four Mauly Nainggolan_14010122120021_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (233kB)
	Text Rosse Four Mauly Nainggolan_14010122120021_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (751kB)

Abstract

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi tantangan serius
dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, termasuk di Kabupaten
Jepara. Meskipun berbagai kebijakan dan program pendidikan telah
diimplementasikan, pada tingkat daerah masih ditemukan anak usia sekolah yang
belum mengakses pendidikan formal maupun nonformal. Kondisi ini menunjukkan
bahwa permasalahan ATS tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi
juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta kualitas tata kelola pemerintahan
daerah dalam mengoordinasikan dan mengimplementasikan kebijakan
penanganannya. Oleh karena itu, penanganan ATS perlu dikaji tidak hanya dari
perspektif pendidikan, tetapi juga dari perspektif tata kelola pemerintahan daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola penanganan Anak
Tidak Sekolah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara melalui
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbasis prinsip good governance. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Data
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan OPD terkait, yaitu Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector, Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, DP3AP2KB, lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta
penerima manfaat program penanganan ATS. Pengumpulan data juga didukung
melalui dokumentasi dan studi pustaka untuk memperkuat validitas hasil penelitian.
Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip good
governance yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme,
yang meliputi partisipasi, supremasi hukum (rule of law), transparansi,
responsivitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Kerangka ini
digunakan untuk menilai sejauh mana tata kelola penanganan ATS di Kabupaten
Jepara telah berjalan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, serta untuk
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan
penanganan ATS di tingkat daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara telah
melaksanakan tata kelola penanganan ATS melalui koordinasi lintas OPD,
pendataan dan verifikasi data, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun,
pemberian bantuan pendidikan, serta pemanfaatan jalur pendidikan nonformal
melalui PKBM. Penerapan prinsip tata kelola terlihat terutama pada aspek
responsivitas, meskipun masih terdapat kendala dalam pemerataan layanan,
efektivitas program, dan keberlanjutan penanganan. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan koordinasi lintas sektor, inovasi kebijakan, serta peningkatan partisipasi
masyarakat guna mengoptimalkan penanganan ATS secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Anak Tidak Sekolah (ATS), Tata Kelola Penanganan ATS, Good
Governance, Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
Kabupaten Jepara.
95 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item