Djanabadra, Girindra Sri Ayu Kusuma and Supratiwi, Supratiwi (2026) EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PERDA KABUPATEN PATI NO 2 TAHUN 2021 DALAM MENGENDALIKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN PATI. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Girindra Sri Ayu Kusuma Djanabadra_14010122130088_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (562kB)
	Text Girindra Sri Ayu_14010122130088_BAB I.pdf - Submitted Version Download (730kB)
	Text Girindra Sri Ayu_14010122130088_BAB II.pdf - Submitted Version Download (853kB)
	Text Girindra Sri Ayu_14010122130088_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (980kB)
	Text Girindra Sri Ayu_14010122130088_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (311kB)
	Text Girindra Sri Ayu_14010122130088_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (296kB)
	Text Girindra Sri Ayu_14010122130088_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (989kB)

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Pati khususnya di
Kecamatan Juwana berpotensi mengancam keberadaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) serta ketahanan pangan daerah. Penelitian ini bertujuan
untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun
2021 dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya
optimal. Meskipun secara administratif telah ditetapkan luas lahan yang
dilindungi, pada tingkat pelaksanaan masih terjadi alih fungsi lahan akibat
tekanan pembangunan industri dan pemukiman. Faktor penghambat utama
meliputi lemahnya pengawasan, belum optimalnya koordinasi antar perangkat
daerah, dominasi kepentingan ekonomi, serta terbatasnya instrumen insentif bagi
pemilik lahan pertanian. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah
Kabupaten Pati memperkuat sinkronisasi kebijakan tata ruang dan perlindungan
lahan pertanian, meningkatkan pengawasan dan transparansi perizinan, serta
mengembangkan instrumen insentif dan disinsentif yang lebih efektif. Penelitian
selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji mengenai dinamika konflik
kepentingan antara sektor pertanian dan sektor industri dalam perencanaan
pembangunan daerah, sehingga dapat ditemukan formulasi kebijakan yang lebih
seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lahan pertanian.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Alih Fungsi Lahan, Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
70. Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item