Search for collections on Undip Repository

PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JEPARA

Billillah, Uswatun Khasanah and Herawati, Augustin Rina (2026) PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JEPARA. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

[thumbnail of Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_COVER.pdf] Text
Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_COVER.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)
[thumbnail of Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_BAB 1.pdf] Text
Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_BAB 1.pdf - Submitted Version

Download (673kB)
[thumbnail of Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_BAB 2.pdf] Text
Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_BAB 2.pdf - Submitted Version

Download (1MB)
[thumbnail of Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_BAB 3.pdf] Text
Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (8MB)
[thumbnail of Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_BAB 4.pdf] Text
Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_BAB 4.pdf - Submitted Version

Download (222kB)
[thumbnail of Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version

Download (230kB)
[thumbnail of Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_LAMPIRAN.pdf] Text
Uswatun Khasanah Billillah_12022130100_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (749kB)

Abstract

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia karena
berdampak pada Pendidikan, reproduksi, serta kesejahteraan anak. Meskipun batas usia
minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019, praktik perkawinan anak masih terjadi melalui mekanisme dispensasi
kawin di pengadilan. Di Kabupaten Jepara sendiri, jumlah rekomendasi dispensasi kawin
mengalami fluktuasi, sehingga memerlukan upaya pencegahan yang lebih sistematis.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam
pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara serta mengidentifikasi faktor yang
memengaruhi proses kolaborasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang
meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis
penelitian menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash yang
menekankan pada dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap
proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
proses kolaborasi telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, konseling dispensasi
kawin, dan koordinasi antara Pengadilan Agama dan DP3AP2KB. Namun, kolaborasi
tersebut belum berjalan optimal karena belum adanya regulasi khusus, koordinasi yang
masih bersifat insidental, serta dominasi pendekatan kuratif dibandingkan preventif. Oleh
karena itu, diperlukan penguatan desain kelembagaan, regulasi daerah yang jelas, serta
peningkatan partisipasi berbagai aktor untuk memperkuat proses collaborative
governance dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara.
Kata kunci: collaborative governance, pencegahan perkawinan anak, dispensasi kawin.
132 Administrasi Publik 2026

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Social Science and Political Science
Divisions: Faculty of Social and Political Sciences > Department of Public Administration
Depositing User: diana nirwani
Date Deposited: 01 Apr 2026 02:13
Last Modified: 01 Apr 2026 02:13
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/48179

Actions (login required)

View Item View Item