Agripinia, Felita and Aminah, Aminah (2025) TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS NOTARIS DALAM PENYERAHAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH MENINGGAL. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG.

	Text 1. COVER SAMPAI HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (15kB)
	Text 4. DAFTAR ISI.pdf Download (43kB)
	Text 5. BAB I.pdf Download (232kB)
	Text 6. BAB II.pdf Download (59kB)
	Text 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB)
	Text 8. BAB IV.pdf Download (61kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (18kB)
	Text 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjaga protokol Notaris sebagai dokumen negara. Namun, dalam situasi di mana Notaris meninggal dunia, tanggung jawab atas penyerahan protokol Notaris beralih kepada ahli warisnya. Permasalahan muncul ketika ahli waris tidak memahami kewajibannya atau terjadi kendala dalam proses penyerahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab ahli waris Notaris dalam penyerahan protokol Notaris setelah Notaris meninggal dunia, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab ahli waris apabila tidak menyerahkan protokol Notaris yang sudah meninggal, dan membahas peran MPD serta akibat hukum dalam hal ahli waris tidak menyerahkan protokol Notaris melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder. Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif dan disajikan dalam penulisan hukum. Hasil penelitian ini membahas tanggung jawab ahli waris Notaris dalam penyerahan peralihan protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Berdasarkan hasil penelitian, ahli waris memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan protokol Notaris dalam batas waktu 30 hari, namun dalam praktiknya masih terdapat keterlambatan dengan berbagai alasan, seperti ingin tetap mengelola akta yang belum selesai atau menunggu pengangkatan sebagai Notaris. Keterlambatan ini dapat menghambat pelayanan hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dokumen. Tanggung jawab ahli waris dalam penyerahan protokol mencakup aspek administrasi, perdata, dan pidana, dengan sanksi yang dapat berupa teguran, gugatan perdata, hingga pertanggungjawaban pidana jika terjadi penyalahgunaan atau pemalsuan protokol. Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenangan untuk mengawasi penyerahan protokol, tetapi terbatas pada pemberian peringatan tanpa tindakan hukum lebih lanjut jika peringatan tidak diindahkan. Kendala yang dihadapi dalam proses ini meliputi kurangnya pemahaman ahli waris, keterbatasan tempat penyimpanan oleh Notaris penerima, serta minimnya pendampingan bagi ahli waris. Akibat keterlambatan penyerahan protokol dapat mencakup sanksi administratif, tuntutan hukum, serta dampak terhadap keabsahan dokumen dan potensi sengketa hukum. Saran mencakup edukasi bagi Notaris untuk memberikan pemahaman kepada ahli waris, serta pembentukan tim pendampingan oleh organisasi Notaris. Penyerahan protokol Notaris yang meninggal adalah kewajiban hukum ahli waris demi kelancaran pelayanan hukum. MPD berperan dalam pengawasan, bimbingan, dan penegakan sanksi. Notaris penerima harus siap mengelola protokol, sementara pemerintah perlu meninjau regulasi terkait. Kolaborasi MPD, Kementerian Hukum dan HAM, serta INI diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Actions (login required)

View Item