SIAHAAN, PUJI NUGRAHA and Saptono, Hendro and Lestari, Sartika Nanda (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK BERAS DENGAN PEMAKAIAN LABEL PALSU_061 DG 2018. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text (Cover dan Daftar Isi) Suplemen.pdf Download (352kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Download (212kB)
	Text (Bab 1) Bab1.pdf Download (332kB)
	Text (Bab 3) Bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text (Bab 2) Bab2.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB)
	Text (Bab 4) Bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	Text (Bab 5) Bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus.pdf Download (219kB)

Abstract

Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya label dalam produk pangan beras. Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan
kelembagaanya untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Namun, yang terjadi kemudian, masih banyak pelanggaran dan kasus produk beras berlabel palsu yang merugikan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang
peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya produk beras dengan pemakaian label palsu serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi atau menjual beras dengan pemakaian label palsu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya produk beras dengan pemakaian label palsu dilakukan pembuatan peraturan, pengawasan dan pembinaan. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanpa ada kewenangan untuk memberikan sanksi karena menjadi wewenang dari penegak hukum. Pihak dinas hanya bisa memberi pembinaan terhadap adanya pelanggaran untuk segera ditindaklanjuti. Akibat hukum yang diterima pelaku usaha ialah dengan pemberian sanksi administrasi, perdata, dan pidana sebagaimana yang telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melihat dari hasil penelitian tersebut, yang perlu ditekankan adalah adanya pengawasan yang lebih aktif
dan tegas dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan instansi lain dalam melindungi konsumen.
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Pemalsuan Label Beras

Actions (login required)

View Item