Istiningtyas, Catharina Sinta Anindya and Silviana, Ana (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH MUSNAH AKIBAT DAMPAK ROB DI LUAR WILAYAH PENGADAAN TANAH JALAN TOL SAYUNG-DEMAK. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG.

	Text Catharina Sinta Anindya Istiningtyas tesis lengkap 2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 1 - Cover Tesis s.d Lembar Pengesahan.pdf Download (273kB)
	Text 3 - ABSTRAK.pdf Download (170kB)
	Text 4 - DAFTAR ISI.pdf Download (168kB)
	Text 5 - BAB I.pdf Download (504kB)
	Text 6 - BAB II.pdf Download (509kB)
	Text 7 - BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (829kB)
	Text 8 - BAB IV.pdf Download (165kB)
	Text 9 - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (197kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah musnah akibat dampak banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, khususnya di luar wilayah pengadaan tanah proyek Jalan Tol Sayung–Demak. Fenomena tanah musnah di kawasan pesisir tersebut menimbulkan persoalan serius karena hak atas tanah yang secara fisik hilang tetap tercatat secara administratif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan kompensasi. Kerangka hukum yang digunakan meliputi UndangUndang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 jo. Perpres Nomor 27 Tahun 2023, serta Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan evaluatif terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan tanah musnah, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan instansi terkait dan masyarakat terdampak, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang didapatkan oleh Masyarakat pemilik tanah musnah diluar wilayah pembangunan Jalan tol Sayung – Demak
ini masihlah sangat kurang hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal kasus tanah musnah atau tanah yang terindikasi musnah. Kebijakan penetapan tanah musnah di luar wilayah proyek strategis nasional melalui rekonstruksi dalam aspek penilaian terhadap nilai keadilan masih belum terpenuhi secara memadai, karena masih dijumpai perbedaan perlakuan terhadap masyarakat terdampak, di mana kebijakan yang berlaku hanya mengakomodasi pemberian dana kerohiman kepada pemilik tanah yang musnah sebagai akibat langsung dari proses pengadaan tanah proyek Jalan Tol Sayung–Demak, sementara masyarakat dengan kondisi kehilangan tanah yang serupa di luar wilayah pengadaan tanah tidak memperoleh perlakuan hukum yang setara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi pemilik tanah musnah serta terindikasi musnah. Ketidakharmonisan antar regulasi, birokrasi yang berbelit, minimnya pedoman teknis, dan lemahnya partisipasi masyarakat mengakibatkan terhambatnya
pemberian kompensasi atau dana kerohiman kepada masyarakat terdampak, hal tersebut dapat terlihat dalam tidak terpenuhinya nilai keadilan dalam Kebijakan penetapan tanah musnah di luar wilayah Pembangunan Jalan tol Sayung – Demak.

Actions (login required)

View Item